FOKUS JATENG-BOYOLALI-Per 1 Oktober 2018 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kebonan Mandiri resmi biayai 50 warganya untuk didaftarkan ke dalam program JKN-KIS. Berlokasi di Boyolali, Syafrizal Afif Ardiansyah selaku Direktur BUMDes Kebonan Mandiri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) CSR (Corporate Social Responsibility) Donasi Program JKN-KIS.
BUMDes Kebonan Mandiri merupakan usaha milik desa Kebonan, Boyolali yang berdiri pada tanggal 6 Juli 2018. Usaha dari BUMDes ini yaitu persewaan kios dan usaha simpan pinjam. Meski baru berdiri 2 bulan namun sebenarnya usaha desa ini telah dilakukan sejak lama.
“Kalau untuk usahanya sebenarnya sudah lama berjalan, namun baru dituangkan ke bentuk BUMDes awal Juli kemarin. Saya pribadi berharap usaha desa kami dapat berkembang sehingga nantinya akan ada lebih banyak warga kami yang ter-cover program JKN-KIS,” ujar Syafrizal ketika menandatangani PKS CSR Donasi program JKN pada hari Rabu (26/09).
Hariyatni selaku Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Cabang Boyolali menyambut niat baik dari BUMDes Kebonan Mandiri. Hariyatni mengatakan bahwa BUMDes Kebonan Mandiri merupakan badan usaha pertama di Kabupaten Boyolali yang melakukan CSR Donasi program JKN untuk warganya.
“Di Kabupaten Boyolali sendiri memang belum ada badan usaha yang melakukan program CSR Donasi program JKN-KIS, dan BUMDes Kebonan Mandiri inilah yang menjadi pelopor. Kami berharap badan usaha lainnya dapat termotivasi sehingga nantinya hal ini dapat mempercepat UHC di Kabupaten Boyolali,” ujar Ninik, panggilan akrab Hariyatni.
Lebih lanjut Ninik menjelaskan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali memang sedikit tertinggal. Untuk wilayah Kabupaten Klaten sudah ada 6 badan usaha yang melakukan CSR Donasi program JKN dengan total warga yang dibiayai sekitar 1270 peserta. Dari segi capaian peserta pun Kabupaten Boyolali masih tertinggal dengan Kabupaten Klaten.
Capaian kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Boyolali mencapai 74,3% per awal September 2018, sedangkan di Kabupaten Klaten sudah mencapai 85,58%. Melihat data tersebut Ninik mengharapkan peran aktif dari pemberi kerja/badan usaha untuk dapat ikut serta mensukseskan UHC (Universal Health Coverage) di Kabupaten Boyolali.
“Sesuai dengan Instruksi Bupati Boyolali Nomor 1158 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Boyolali, bahwa Kepala Desa juga mempunyai peran serta untuk ikut mencapai UHC Kabupaten Boyolali, salah satu caranya adalah dengan mendorong BUMDes agar berkembang sehingga bisa turut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam meng-cover penduduknya ke dalam program JKN,” jelas Ninik.