FokusJateng.com – BOYOLALI ,- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin langsung kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Boyolali. Dalam sesi tanya-jawab, Ahmad Lutfhi sempat menyinggung soal serangan kera liar yang semakin masif di wilayah Solo Raya. Bahkan disebutnya kondisi tersebut sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan segera.
Kegiatan rembug Jateng itu berlangsung di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali, di Komplek Kantor Terpadu Pemkab Boyolali. Diikuti oleh Kepala Daerah dan jajarannya se-wilayah Solo Raya. Selasa 2 Juni 2026.
Diketahui, persoalan kera itu mengemuka saat para kepala daerah di Solo Raya menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi wilayah masing-masing.
Diantaranya, Bupati Boyolali, Agus Irawan, salah satu keluhan yang disampaikan adalah maraknya serangan kera liar yang merusak tanaman pertanian di kawasan lereng Merapi.
Dijelaskan , fenomena tersebut berawal pascaerupsi Gunung Merapi pada 2010. Saat itu, kawanan kera turun dari habitatnya di pegunungan dan menetap di kawasan permukiman serta lahan pertanian warga.
“Jadi sejarahnya pas erupsi Gunung Merapi 2010 keranya turun hingga berkembang biak di bawah karena banyak makanan di situ. Petani banyak menanam sayuran-sayuran sehingga mereka tidak mau kembali ke atas,” kata Agus.
Menurutnya, populasi kera di sejumlah desa kini sudah sangat mengkhawatirkan.
“Jadi di satu desa itu populasi keranya hampir lebih banyak daripada penduduk kami,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan kepala daerah lain di Solo Raya. Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, mengungkapkan dampak serangan kera di wilayahnya bahkan lebih parah.
“Wonogiri ribuan hektare yang sekarang tidak bisa dimanfaatkan karena hama kera ini. Kami 25 kecamatan semua kena. Sampai sekarang belum ada jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mendengar keluhan tersebut, Ahmad Luthfi langsung merespons dengan menyatakan bahwa persoalan serangan kera telah menjadi masalah darurat yang harus segera ditangani.
“Nanti segera. Ini darurat kera kita,” tegasnya.
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, untuk mendapatkan kuota penangkapan kera liar yang selama ini merambah kawasan pertanian dan permukiman warga.
“Jadi kita nanti akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar kita dapat kuota tangkap. Kuota tangkap dan pengamanan, karena mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” katanya.
Ia menjelaskan, penanganan akan dilakukan melalui mekanisme penangkapan dan pemindahan dengan melibatkan petugas khusus atau pawang satwa.
Menurut Luthfi, persoalan serangan kera tidak hanya terjadi di Boyolali dan Wonogiri, tetapi telah meluas ke sejumlah daerah lain di sekitar kawasan Merapi dan Merbabu.
“Pokok seputaran Merbabu itu hampir semuanya kena. Dia turun terus enggak mau naik lagi. Boyolali juga kena dan sebagainya. Sukoharjo, Karanganyar, hampir semuanya penyakit kera yang merambah di desa-desa,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat serangan kera kini menjadi salah satu ancaman serius bagi sektor pertanian di Solo Raya.
Sebelumnya, mengawali sambutannya, Ahmad Luthfi mengatakan rangkaian Musrenbang tingkat provinsi untuk tahun 2027 telah rampung. Namun pihaknya tetap membuka ruang masukan dari seluruh kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks Karesidenan Solo Raya yang menjadi fokus pertemuan tersebut.
“Hari ini adalah merupakan tindak lanjut daripada kegiatan Musrembang. Musrembang sebenarnya sudah finish, sudah close sebenarnya. Jadi kalau Musrembang itu ada yang sifatnya button up, ada yang top down. Button up sudah kita lakukan, enggak usah kita bahas,” katanya.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jika ada masukan-masukan. ( yull/*”)