FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana retribusi jasa usaha di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Diskuktrans ESDM) Kabupaten Karanganyar kini seakan kehilangan taji. Meski mantan Kepala Dinas terkait, Aris Murtopo (AM), telah resmi mengajukan dan mengantongi Surat Keputusan (SK) Pensiun Dini, langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar untuk melanjutkan proses hukum justru dinilai jalan di tempat.
Masyarakat kini mempertanyakan ketegasan dan kepastian hukum dari Korps Adhyaksa Karanganyar. Pasalnya, pasca status tersangka Aris Murtopo digugurkan lewat putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, hingga kini belum ada tanda-tanda Kejari menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru maupun penetapan tersangka ulang.
SK Pensiun Dini Terbit TMT 1 Agustus 2026
Di tengah ketidakpastian status hukum kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memastikan proses administrasi kepegawaian Aris Murtopo tetap berjalan sesuai regulasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karanganyar mengonfirmasi bahwa SK pensiun dini untuk Aris telah resmi diterbitkan.
Aris Murtopo sebelumnya sempat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Karanganyar usai ditahan oleh penyidik.
Kepala BKPSDM Karanganyar, Nur Aini Farida, mengungkapkan bahwa Peraturan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) yang diajukan Aris telah turun dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati.
“(Pensiun) TMT (Terhitung Mulai Tanggal) per 1 Agustus 2026. Yang bersangkutan juga telah mengambil SK dari bupati,” terang Farida saat dihubungi media, Selasa (21/7/2026).
Padahal, Aris secara reguler sejatinya masih menyisakan masa kerja sekitar empat tahun lagi. Dengan terbitnya SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri ini, Farida menjelaskan bahwa Aris tetap berhak menerima hak finansial ASN berupa Tabungan Hari Tua (THT) dan uang pensiun bulanan. Sementara untuk posisi Staf Ahli Bupati yang ditinggalkannya, Pemkab Karanganyar masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait pengisian jabatan sesuai ketentuan.
Dinamika Hukum: Menanti Keberanian Kejari Pasca Praperadilan
Jalan berliku kasus ini bermula ketika Kejari Karanganyar menetapkan Aris Murtopo sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana retribusi jasa usaha Diskuktrans ESDM pada akhir April 2026. Ia sempat menjalani masa penahanan di Rutan Solo.
Tak tinggal diam, Aris melayangkan gugatan praperadilan ke PN Karanganyar. Pada akhir Juni 2026, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan tersangka serta penahanan terhadap Aris tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Aris pun resmi bebas dari Rutan Solo, lalu melayangkan permohonan pensiun dini selang beberapa hari kemudian.
Secara hukum acara pidana (KUHAP) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, kekalahan Kejari dalam sidang praperadilan pada dasarnya tidak menghentikan pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemenangan praperadilan hanya membatalkan prosedur/administrasi penetapan tersangka yang dinilai cacat hukum oleh hakim, bukan menghapuskan dugaan tindak pidana.
Kejari Karanganyar secara aturan hukum memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, melengkapi kembali alat bukti yang sah—seperti keterangan saksi, dokumen, maupun perhitungan kerugian keuangan negara—dan menetapkan kembali tersangka baru dalam kasus retribusi Diskuktrans ESDM tersebut.
Namun, menginjak penghujung Juli 2026, publik belum melihat adanya langkah konkret atau konferensi pers resmi dari Kejari Karanganyar terkait penyempurnaan berkas perkara maupun penetapan tersangka ulang. Kesan “jalan di tempat” ini memicu desakan publik agar kejaksaan segera memberikan kepastian hukum—apakah kasus ini akan dilanjutkan demi menyelamatkan keuangan daerah, atau justru dihentikan (SP3) jika tidak cukup bukti. ( ga/bre )
