FOTO : Juliyatmono Anggota Komisi X DPR RI Dapil Wonogiri, Karanganyar Sragen
FOKUSJATENG.COM, NASIONAL – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, memberikan perhatian serius terhadap dua isu krusial dalam dunia pendidikan nasional saat ini. Dua poin utama yang disorotinya adalah kepastian nasib guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan urgensi penerapan kembali Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa.
Hal tersebut disampaikan Juliyatmono dalam sebuah rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang videonya turut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @juliyatmono.1.
Pertanyakan Kejelasan Kontrak Kerja P3K
Isu pertama yang menjadi sorotan tajam mantan Bupati Karanganyar ini adalah mengenai masa depan para tenaga pendidik P3K. Ia mendesak agar kementerian segera merumuskan langkah antisipatif dan solusi konkret jika masa kontrak kerja mereka habis atau tidak diperpanjang.
“Di kesempatan ini saya mendorong agar kementerian bisa merumuskan solusi bagaimana nasib temen-temen P3K apabila kontrak kerjanya tidak dilanjutkan lagi,” ujar Juliyatmono, dikutip pada Sabtu (23/5).
Langkah ini dinilai penting demi menjaga stabilitas kesejahteraan para guru serta memastikan tidak terjadinya kekosongan tenaga pendidik di berbagai daerah secara mendadak.
Dukung TKA Diwajibkan untuk Pemetaan Mutu
Selain masalah P3K, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyuarakan dukungannya terkait wacana penerapan kembali Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara wajib bagi para siswa.
Menurut Juliyatmono, TKA memiliki fungsi strategis sebagai instrumen evaluasi yang objektif, baik bagi siswa maupun bagi sistem pendidikan itu sendiri. Ada dua poin utama mengapa ia menyetujui kebijakan ini:
* Memacu Motivasi Belajar: Keberadaan ujian atau tes yang terstandar dinilai dapat mendorong siswa-siswi agar lebih giat dan fokus dalam menuntut ilmu.
* Objektivitas Pengukuran & Pemetaan: TKA dinilai mampu mengukur capaian akademis siswa secara objektif serta menjadi basis data yang valid untuk memetakan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sangat setuju apabila TKA ini diwajibkan, agar siswa-siswi kita lebih giat belajar untuk mengukur pencapaian siswa secara objektif dan pemetaan mutu pendidikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan video tersebut terus mendapatkan perhatian dan respons positif dari masyarakat, terutama dari kalangan guru honorer dan P3K yang berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. ( bre )