Fokus Jateng – BOYOLALI, – BPJS Kesehatan Cabang Boyolali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Pemkab Klaten menggelar rekonsiliasi data peserta serta iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan optimal dan tepat sasaran pada Triwulan I tahun 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Deddy Febrianto, memberikan apresiasi setinggi – tingginya kepada jajaran pemerintah kedua kabupaten atas kerja sama solid yang telah terjalin.
“Kami sangat berterima kasih kepada dinas terkait di Boyolali dan Klaten, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Keuangan Daerah. Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun tahun ini diharapkan dapat terus bertahan hingga akhir 2026,” ujar Deddy.
Pada kesempatan tersebut Deddy menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari perlindungan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa ketelitian data sangat berpengaruh pada status Universal Health Coverage (UHC) suatu daerah terutama mengenai data kependudukan.
“Kita harus bersama-sama memastikan hak kesehatan masyarakat terjamin tanpa kendala administratif,” jelasnya.
Selain itu, Deddy memperkenalkan inovasi baru yang akan segera diimplementasikan yakni Program Nabung Demi Iuran (NADI) JKN. Program ini merupakan terobosan bagi Peserta PBPU Mandiri agar dapat mencicil iuran baik secara harian maupun mingguan agar bisa digunakan untuk membayar iuran bulanan.
“Langkah ini menjadi terobosan BPJS Kesehatan dalam upaya memberikan solusi kepada masyarakat dengan cara menabung iuran secara mandiri sebulan sebanyak 2 kali” jelas Deddy.
Dalam kesempatan yang sama, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program JKN meski menghadapi berbagai tantangan kompleks. Per 1 April 2026, Kabupaten Klaten berhasil mencatatkan capaian UHC sebesar 99,47% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,71%.
“Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen mempertahankan capaian UHC ini. Tantangan yang ada akan kami jadikan bahan evaluasi agar seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tutur Jaka.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Boyolali, Muhammad Arief Wardianta, berharap kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan lebih rutin. Menurutnya, akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal.
“Rekonsiliasi ini merupakan wadah penting untuk berkoordinasi dan mencari solusi atas dinamika data di lapangan. Harapannya, kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Boyolali terus meningkat,” pungkas Arief. (Ist/**)