Penanganan Kemiskinan di Boyolali Masih Belum Tepat Sasaran. Ini Permasalannya…

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Proses penanganan kemiskinan di wilayah Boyolali masih banyak yang belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data keluarga miskin yang tidak akurat. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Boyolali melakukan validasi basis data terpadu (BDT).

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Boyolali Hanik Qoiyimah mengakui adanya data keluarga miskin sering terjadi masalah. Sebab program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, maupun provins, maupun daerah masih berdasarkan basis data PPLS 2011 dan BDT 2015.

Padahal kondisi sosial masyarakat sudah terjadi banyak perubahan. Hal ini terjadi setiap tahun. “Ada yang meninggal, pindah domisili, menjadi pegawai dan sudah hidup layak,” terangnya Senin 5 Februari 2018.

Hal ini yang dinilai penyebab program penanganan fakir miskin tidak tepat sasaran. Dampaknya, pengentasan fakir miski di Boyolali tak maksimal. Untuk itu, dibutuhkan data yang valid serta berbasis sistem teknologi informasi (TI) agar data tersebut dapat tersaji dengan secara cepat, akurat dan up to date.

“Saat ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH, melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan,” jelasnya.

Data yang sudah terverifikasi dan validasi disistem inilah yang akan menjadi acuan Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2018.  Artinya hanya masyarakat benar-benar miskin dan tak hidup layaklah yang bisa mendapatkan manfaat bantuan sosial dari Pemerintah.

“Percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan, karena menjadi lebih banyak masyarakat penerima bantuan PKH nantinya,” papar Hanik.

Selain untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan BDT ini juga untuk mendukung Smart Citty Boyolali. Melalui BDT yang dapat diakses secara online ini dapat mengetahui kondisi masyarakat Boyolali secara realtime.

“ Semua akan bisa memantau. Sehingga masyarakat juga bisa mengawasi jalannya penyaluran batuan sosial kepada masyarakat. Masyarakat yang mampu tapi dapat bantuan akan malu,” tegasnya.