Tingginya Angka Kematian Jemaah, Jadi Perhatian Pemerintah 

Fokus Jateng-BOYOLALI,- Penguatan layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kematian jemaah sekaligus memastikan pelayanan medis tetap optimal selama musim haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga harus dibenahi dalam penyelenggaraan haji tahun mendatang.

“Jadi, aspek kesehatan ini menjadi isu terbesar yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan haji tahun mendatang,” kata Dahnil usai menyambut kedatangan jemaah haji Kloter 66 di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Rabu 24 Juni 2026.

Dijelaskan, pemerintah akan memperketat syarat istitaah atau kemampuan berhaji guna menekan angka kematian jemaah di Tanah Suci. Disebutkan, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia hingga saat ini telah mencapai lebih dari 300 orang secara nasional. Sementara di Jawa Tengah, jumlah jemaah yang wafat sudah mencapai lebih dari 50 orang.

“Jawa Tengah misalnya jumlah yang wafat sudah 50-an lebih. Artinya tahun depan harus lebih kecil, kalau perlu tidak ada yang wafat,” ujarnya.

Dahnil menyebut jumlah kematian tertinggi berasal dari Jawa Timur, disusul Jawa Tengah. Adapun tingginya angka tersebut juga dipengaruhi banyaknya jumlah jemaah yang berangkat dari kedua provinsi tersebut.

“Kalau di seluruh Indonesia sekarang ini ada 300 lebih jemaah wafat. Paling tinggi itu Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Karena memang jemaahnya banyak,” jelasnya.

Sebagai antisipasi, Kementerian Haji dan Umrah berencana memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah sebelum keberangkatan. Calon jemaah dengan penyakit tertentu, terutama yang berisiko tinggi, akan dievaluasi lebih ketat bahkan tidak diperkenankan berangkat apabila dinilai membahayakan keselamatannya.

“Kasus demensia, komorbid darah tinggi, pneumonia, gagal ginjal dan sebagainya kami pastikan tidak ada yang bisa berangkat,” katanya.

Ia mengakui kebijakan tersebut mungkin terasa berat bagi sebagian calon jemaah. Namun langkah itu harus dilakukan demi keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Selain memperketat syarat kesehatan, pemerintah juga akan menggandeng berbagai organisasi keagamaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesiapan fisik sebelum berhaji.

“Memang kami harus lebih tega, lebih ketat. Jadi mereka tidak layak untuk berangkat, ya tidak boleh berangkat. Haji itu harus sehat, harus selamat. Makanya kita ada konsep manasik kesehatan,” katanya. ( yull/**)