FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR — Peta politik tingkat desa di Kabupaten Karanganyar mulai digambar sejak dini. Meski Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II baru akan digelar pada 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memilih tak mau kecolongan.
Sebanyak 144 desa dipastikan bakal menjadi panggung kontestasi. Bagi Pemkab Karanganyar, menyiapkan kondusifitas 144 desa bukan perkara “pemadam kebakaran” saat konflik terjadi, melainkan strategi pencegahan sejak garis awal.
Langkah mitigasi dini ini diresmikan lewat penandatanganan kesepakatan bersama dan sosialisasi tahapan Pilkades yang melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri.
Merawat Akar, Mencegah Keretakan Sosial
Sudut pandang pengamanan demokrasi desa sering kali fokus pada hari pemungutan suara. Namun, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, memandang Pilkades dari sudut yang berbeda: kontestasi desa adalah ujian terberat bagi kerukunan warga karena jarak antarkontestan dan pemilih yang sangat dekat.
Rober menekankan bahwa dinamika politik lokal tidak boleh mengorbankan stabilitas sosial di tingkat tapak.
“Saya mengajak seluruh calon kepala desa, panitia, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif. Jadikanlah perbedaan pilihan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, bukan alasan untuk memecah belah persatuan,” imbau Rober.
Menurutnya, sinergi lintas institusi melalui Forkopimda menjadi kunci agar persaingan di level akar rumput tetap berada dalam koridor hukum, profesional, transparan, dan akuntabel.
Menjalankan Mandat Pusat, Mencari Figur Kapabel
Langkah terukur Karanganyar ini juga merupakan respons cepat atas arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Surat Nomor 100.3.5.5/5118/BPD tertanggal 22 November 2025 mengenai Inventarisasi Data Pilkades Serentak dan PAW Periode 2025–2026.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Karanganyar, Sri Suboko, menegaskan pentingnya konsolidasi sejak dini bagi 144 desa penyelenggara.
“Tujuan utamanya memperkuat koordinasi antar-stakeholder agar seluruh penyelenggaraan Pilkades nantinya dapat terlaksana dalam suasana yang tertib, aman, dan kondusif,” jelas Sri Suboko saat menyampaikan laporan resmi.
Bagi Karanganyar, Pilkades bukan sekadar rutinitas pergantian pimpinan per enam tahun sekali. Desa kini memegang anggaran dan wewenang besar dalam pelayanan publik. Karena itu, iklim politik yang aman adalah syarat mutlak agar menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas.
“Proses pemilihan kepala desa harus mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas dalam membangun desanya,” tegas Rober.
Dengan mengusung semangat Sesarengan Bangun Karanganyar, komitmen awal yang dibangun bersama Forkopimda ini diharapkan menjadi pondasi kokoh menuju Pilkades 2027 yang damai, melahirkan para pemimpin tapak yang amanah demi mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berdaya saing dan sejahtera. ( gr/ bre)