Fokusjateng.com -JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai melakukan langkah antisipatif menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta jajaran terkait untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta menyiapkan upaya pengendalian guna mencegah kenaikan harga pangan yang dapat membebani masyarakat.
“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait dengan pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat indikasi kenaikan harga bahan pokok penting (bapokting) di wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah daerah perlu melakukan langkah pencegahan lebih awal karena kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi berdampak pada harga kebutuhan masyarakat dalam waktu mendatang.
Untuk itu, Pemprov Jateng telah menjalin koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna melakukan pemantauan secara intensif di lapangan.
“Pergerakan bahan pokok penting belum ada. Tetapi sudah kita siapkan antisipasi, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan,” katanya.
Luthfi menegaskan, stabilitas harga pangan menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat serta tingkat inflasi daerah. Oleh sebab itu, TPID bersama BUMD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disiapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga tetap terjangkau.
Apabila terjadi gejolak harga di pasar, Pemprov Jateng akan mengoptimalkan peran BUMD melalui berbagai langkah, termasuk operasi pasar dan intervensi distribusi, agar pasokan tetap aman dan harga dapat dikendalikan.
“Kalau itu ada (kenaikan harga bapokting), maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat sehingga inflasi bisa kita tekan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga di pasar. Pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas akan diperkuat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraih keuntungan berlebihan.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah memilih mengambil langkah antisipatif sejak dini guna menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat. (*Thia/**)