Ilustrasi
FOKUS JATENG – KARANGANYAR – Puluhan warga Karangpandan menemui Ketua DPRD Karanganyar, Rabu 9 Agustus 2017. Mereka minta jaminan keselamatan dari ancaman bencana tanah longsor. Mereka menyatakan kesabarannya terbatas menghadapi pergerakan tanah yang mengancam jiwa.
Jika tak segera pindah, ia khawatir mengancam keselamatan puluhan keluarga. Robongan ini dipimpin ketua RT 02/ RW VI Desa Gerdu Karangpandan, Suraji. ”Setiap hujan deras, kami harus mengungsi ke rumah tetangga. Kami memohon segera direlokasi,” ucapnya di hadapan forum yang dipimpin Ketua DPRD Sumanto.
Dalam pertemuan tersebut pihak DPRD karanganyar memediasi para warga Gerdu Karangpandan dengan pihak Pemkab Karanganyar.
Pemkab Karanganyar bersedia mengawali pemberian bantuan stimulan relokasi mandiri 23 keluarga asal Buntung Rt 02/Rw 04 Desa Gerdu, Karangpandan dengan nominal Rp 10 juta per keluarga. Masih terdapat dua sumber pembiayaan bantuan dari BPBD provinsi dan BNPB yang sampai sekarang belum cair.
”DPRD dan Pemkab yang diwakili Asisten Ekbangkesra dalam forum audiensi bersama warga relokasi Buntung, Karangpandan, menyepakati bantuan bersumber APBD kabupaten dicairkan dulu. Per KK besarannya Rp 10 juta,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Bambang Djatmiko, Rabu 9 Agustus 2017.
Idealnya, per KK memperoleh bantuan stimulan pembangunan rumah relokasi Rp 45 juta. Rinciannya, Rp 10 juta dari APBD kabupaten, Rp 15 juta dari APBD provinsi dan Rp 20 juta dari APBN. Pengajuan dana tersebut ke pemerintah provinsi dan pusat telah disampaikan bupati Juliyatmono pada akhir Januari 2017 lalu komplit dilampirkan rekomendasi tim geologi ITB. BPBD Karanganyar menilai pemindahan 23 keluarga itu ke lokasi aman mendesak dilakukan. Selama masih bertahan di area rawan pergerakan tanah, mereka selalu diawasi nonstop. Penting diketahui, wilayah tersebut mengalami tanah longsor pada 22 Februari 2012. Sampai sekarang, bantuan relokasi masih sekadar wacana tanpa realisasi. Lebih lanjut dikatakan, sebagian warga memutuskan pindah secara mandiri lantaran waswas jika tetap menetap.
”Dari 23 KK, dua diantaranya sudah pindah ke Girilayu, lima bergeser ke lokasi lain namun masih di Gerdu, dua lagi pindah juga di desa sama yang berjauhan dari area rawan. Sedangkan lainnya juga kepingin pindah. Tapi tak memiliki modal cukup. Nah, audiensi mereka di DPRD bertujuan meminta percepatan bantuan relokasi,” katanya.
Pencairan sebagaian dana relokasi bersumber APBD kabupaten itu tidak serta merta cash and carry. Pihaknya akan mencermati model paling memungkinkan agar tidak menyalahi regulasi. Pada intinya, bantuan tersebut pendamping modal membangun rumah permanen di lokasi aman yang wajib dilaporkan penggunaannya. Bambang mengatakan, Pemkab membangun jalur evakuasi dan mendidik mitigasi bencana di area itu.