Fokusjateng-SURAKARTA-Pemerintah Kota Surakarta kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 11 Juni 2026.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemkot Surakarta mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.
Wali Kota Surakarta, Respati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta.
“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Respati.
Ia menambahkan, opini WTP yang diraih secara berkelanjutan merupakan bagian dari kesinambungan tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu. Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dipertahankan.
“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Respati mengatakan, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Respati mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terlena dengan raihan WTP yang kembali diperoleh tahun ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya tercermin dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Respati.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus mampu diwujudkan melalui program dan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi warga. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kota Surakarta.
Dengan raihan opini WTP ke-16 secara berturut-turut ini, Pemerintah Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (*Thia/**)