Fokusjateng-SURAKARTA–Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta seluruh kantor pelayanan publik di Kota Surakarta tidak lagi membebankan tarif parkir kepada masyarakat. Kebijakan tersebut terutama berlaku di puskesmas, kantor kecamatan, dan kelurahan.
Respati menyampaikan hal itu setelah menemukan adanya penarikan tarif parkir kepada masyarakat yang datang untuk membayar pajak kendaraan di Kantor Kecamatan Pasar Kliwon, Selasa, 11 Agustus 2026. Menurut dia, masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah semestinya tidak dibebani biaya tambahan.
“Untuk setiap kantor kecamatan, setiap kantor puskesmas dan kelurahan apabila ada juru parkir, digaji tetap dan masyarakat jangan dibebani parkir. Parkir yang ada di kecamatan, pelayanan publik, parkir yang ada di puskesmas digratiskan,” kata Respati didampingi Camat Pasar Kliwon Arif Wibowo.
Respati mengatakan pemerintah akan menyiapkan skema bagi juru parkir yang selama ini bekerja di lokasi pelayanan publik. Dengan demikian, penghapusan tarif parkir tidak berarti mereka kehilangan pekerjaan maupun sumber penghasilan.
Menurut Respati, juru parkir tetap diperlukan untuk membantu menata kendaraan masyarakat di lingkungan kantor pelayanan. Namun, penghasilan juru parkir nantinya tidak lagi berasal dari pungutan langsung kepada masyarakat.
“Nanti berlaku di puskesmas-puskesmas, kantor kecamatan dan kelurahan. Karena saya juga dengar, puskesmas masih ada masyarakat yang dikenakan tarif parkir,” tuturnya.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan parkir di lokasi yang menjadi tempat masyarakat mengakses pelayanan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus mengurangi beban masyarakat ketika mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Jadi jangan ada lagi di pelayanan publik, terutama di kantor kecamatan, kelurahan dan puskesmas jangan sampai ada tarif parkir,” tandas Respati. (*Thia/**)