Fokus Jateng-BOYOLALI,-Lebih dari 500 personel lintas sektor dikerahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Indra Prastha, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Rabu 24 Juni 2026.
Apel dan simulasi tersebut digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang menurut perkiraan BMKG akan berlangsung pada Juli hingga September.
Diketahui, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya hutan seluas 1.385.039 hektare atau sekitar 42,56 persen dari total luas daratan. Luasan tersebut menjadikan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu prioritas penting dalam menjaga fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial kawasan hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, mengatakan apel ini merupakan tindak lanjut instruksi Kemenko Polhukam terkait ancaman El Nino.
“Hari ini kita melaksanakan apel siaga untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menindaklanjuti hal tersebut, minggu lalu telah diadakan rapat koordinasi di tingkat Kemenko Polhukam yang menginstruksikan agar seluruh jajaran di daerah segera mempersiapkan diri,” ujar Heru usai apel.
Dijelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG, tahun 2026 ini diprediksi menjadi tahun fenomena El Nino kategori moderat hingga kuat. “Kabupaten Boyolali dipilih karena berada di lereng Gunung Merbabu, salah satu titik rawan karhutla di Jateng,” katanya.
Menurut Heru, di Jawa Tengah sendiri, wilayah gunung merupakan salah satu area yang paling rawan terjadi kebakaran, meliputi Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, hingga Gunung Slamet.
Selain wilayah pegunungan, potensi karhutla juga diwaspadai di daerah dengan karakteristik iklim kering seperti Blora dan Rembang. Disebutkan, luas kawasan hutan di Jateng sekitar 600.000 hektare, dan hampir 50 persen masuk kategori rawan terbakar.
“Pada tahun lalu 2025, kondisi relatif aman tanpa adanya kebakaran hutan yang berarti karena adanya pengaruh fenomena La Nina. Kasus kebakaran hutan yang cukup besar terakhir kali terjadi pada tahun 2023, namun saat itu masih dapat ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Dia menegaskan penanggulangan karhutla harus lintas sektor. Pihaknya menggandeng berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD, hingga tim SAR,serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
Senada, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso,
menyampaikan bahwa penyelenggaraan apel kesiapsiagaan di wilayah penyangga ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kewaspadaan dini, mengingat
dampak karhutla di kawasan konservasi dapat berdampak serius terhadap kelestarian ekosistem kawasan.
“Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, kami telah melakukan sosialisasi serta koordinasi intensif dengan jajaran perangkat desa, aparat pemerintah daerah terkait, hingga Aparat Penegak Hukum,” ujar Anggit.
Dikemukakan, ada dua wilayah jadi perhatian utama BTNGMb. Berdasarkan rekam jejak kejadian sebelumnya, titik kerawanan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu berfokus pada dua wilayah utama.
Yakni di wilayah Kopeng yang masuk administratif Kabupaten Semarang, serta di wilayah Selo yang berada di Kabupaten Boyolali.
“Untuk kedua lokasi tersebut, kami memberikan perhatian ekstra, salah satunya dengan membuat sekat bakar secara berkala,” jelas Anggit.( Yull/**)