FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadikan penanganan sampah sebagai salah satu program kerja terdekatnya. Ia menyoroti rumitnya regulasi yang ada, yang menurutnya menjadi penyebab utama masalah sampah di Indonesia.
Dalam Seminar Nasional Jambore Muhammadiyah Aisyiyah di Grha Sunan Lawu Tawangmangu pada Jumat (27/6/2025), Zulhas mengungkapkan keprihatinannya. “Masalah sampah ini menumpuk sampai setinggi gedung 28 lantai. Kita harus malu dengan negara lain yang sudah berhasil mengatasi sampah. Aturan tentang sampah harus dipangkas. Selama ini aturannya banyak sekali mulai pusat sampai ke kepala daerah sehingga sampah enggak beres,” tegasnya.
Zulhas menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian untuk serius menangani masalah sampah, termasuk dirinya dalam lingkup koordinasi pangan.
Fokus Utama Menko Pangan: Makan Bergizi Gratis dan Kedaulatan Pangan
Sebelum sepenuhnya mengurus sampah, Zulhas masih fokus pada penyelesaian program nasional makan bergizi gratis (MBG), kedaulatan pangan, dan koperasi desa merah putih. Saat ini, program MBG baru menyentuh 5,5 juta penerima dari target 82 juta. Untuk mengakselerasi program ini, pemerintah membangun dapur hybrid di satuan kerja yang akan menggandeng berbagai elemen seperti paguyuban orang tua siswa hingga pondok pesantren.
Pemerintah juga menargetkan stop impor beras pada tahun 2026. Zulhas memaparkan kemajuan signifikan dalam sektor pangan, termasuk pemangkasan birokrasi dalam distribusi pupuk. “Dulu kalau mau pupuk turun harus pakai 500 tandatangan dari gubernur, bupati, Mendag, menteri kehutanan dan banyak lagi termasuk BUMN. Sekarang kita pangkas. Dari pabrik pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Dari semula turunnya saat panen sekarang mau tanam,” jelasnya.
Ia juga menyoroti efisiensi dalam pembangunan sawah baru yang kini hanya membutuhkan 6-7 bulan, dibandingkan 5-6 tahun sebelumnya. Keberhasilan pemerintah juga terlihat dari harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram, yang dinilai menyejahterakan petani. Pemerintah juga mengatur margin keuntungan yang wajar bagi perusahaan penggilingan padi untuk menjaga bisnis tetap sehat.
Selain beras, program swasembada pangan juga didukung oleh pengadaan protein dari ikan dan daging, dengan fokus pada penggemukan sapi melalui pengadaan ternak usia bibit.
Koperasi Desa Merah Putih Akan Diluncurkan
Di hadapan relawan kebencanaan Muhammadiyah dan Aisyiyah, Zulhas mengajak untuk menyukseskan program koperasi desa merah putih. Ia menargetkan dalam 1,5 bulan, 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia sudah terbentuk.
“Pada 19 Juli nanti koperasi desa dilaunching Bapak Presiden di Klaten. 80 ribu desa sudah memiliki koperasi desa merah putih. Pemerintah melakukan ini semua supaya jangan ada rakyat kelaparan, stunting, putus sekolah. Mandiri pangan dan bangun ekonomi,” pungkas Zulhas, yang juga menyumbangkan Rp100 juta kepada organisasi Muhammadiyah di akhir acara. ( hm/bre)