Satpol PP Boyolali Segel 4 BTS Tidak Berizin

Satpol PP Boyolali Segel 4 BTS Tidak Berizin

Petugas Satpol PP Boyolali lakukan penyegelan tower telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) tidak berizin. (yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Pemkab Boyolali melalui Satpol PP lakukan penyegelan empat bangunan tower telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) tidak berizin dan tidak mengantongi IMB. Keempat tower itu berada di wilayah Kecamatan Ngemplak dan wilayah Simo pada Rabu (2/2/2022).
Kepala Seksi (Kasi) Penindakan, Satpol PP Tri Joko Mulyono mengatakan saat ini, pihaknya masih sebatas penyegelan saja. Namun, tindakan keras dan tegas tak segan diberikan apabila pemilik tak segera mengurus ijin pendirian tower tersebut.
“Kalau dalam waktu yang sudah ditentukan pemilik tak segera mengurus. Kami lakukan penyitaan,” ujarnya.
Dijelaskan, keberadaan tower ilegal itu selain merugikan pemerintah daerah (Pemda), jaminan kemanan masyarakat sekitar juga tak ada. Selain itu juga mengganggu tata ruang penataan wilayah Boyolali.
“Karena tidak ada asuransi dari pemilik tower jika terjadi apa-apa dengan tower tersebut. kalau memenuhi aturan yang berlaku kan pemilik tower wajib mengasuransikan warga disekitar tower,” imbuhnya.
Penyegelan itu untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2017 tentang Pendirian Menara Telekomunikasi. Namun setelah disegel, Satpol masih harus mencari informasi terkait pemilik tower tersebut. “ Kami akan koordinasi dengan instansi-instansi lain. Pemilik sudah kami ketahui dan sudah kami layangkan surat pemanggilan,”katanya.
Pada kesempatan itu, petugas melakukan penyegelan dengan pita kuning serta menggembok pintu masuk tower. Towerpun tak bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk pemilik tower.
“ Pemilik tower juga biar datang ke kantor,” katanya.
Menurut Tri, sesuai aturan sebelum memandirikan tower, pengusaha telekomunikasi wajib mengurus izinnya terlebih dulu. Namun, empat tower itu didirikan terlebih dahulu dan pemilik baru mengurus izinnya kalau tidak ketahuan pemerintah kebupaten (Pemkab).
“ Masih ada lagi kok yang terindikasi izinnya belum lengkap,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, pemilk tower dapat mematuhi aturan yang berlaku dengan mengurus izin pendirian tower terlebih dahulu.