PBB 2013-2018 Menunggak, Bayar Tanpa Denda Hingga Desember 2019

Petugas melayani warga yang tengah membayar PBB, Jumat 4 Oktober 2019. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dalam mengoptimalkan pembayarakan wajib pajak dari masyarakat. Kali ini untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ada kebijakan terbaru dari Badan Keuangan Daerah (BKD) yang menaungi pembayaran pajak ini. Kebijakan tersebut yakni dengan pengurangan PBB-P2 yang mencapai 100 persen. Artinya, masyarakat dikenai denda pembayaran PBB-P2 sebesar nol persen.

Dijelaskan Kepala Bidang Pajak Daerah BKD Kabupaten Boyolali, Fara Soraya Devianti bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BKD Kabupaten Boyolali Nomor 971.11/039 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak atas tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sampai dengan tahun 2018.

“Ini merupakan usaha strategi BKD untuk mengoptiimalkan penerimaan pajak daerah dari PBB dan juga untuk membantu masyarakat untuk dapat melunasi wajib pajak PBB di 2018 ke bawah (tahun 2013-2018),” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (3/10/2019).

Denda PBB-P2 nol persen ini berlaku untuk wajib pajak yang nunggak dari tahun 2013 hingga Tahun 2018 dengan masa pembayaran antara Oktober hingga Desember. Sedangkan untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2019 masih tetap dikenakan denda sebesar dua persen. Upaya ini sekaligus sebagai upaya untuk menutupi piutang sebesar Rp 8 Miliar di setiap tahun.

“Sehingga kita bisa mengoptimalkan yang tidak tertagih dengan solusi strategi denda nol persen, sehingga angka tersebut yang belum masuk ke kas daerah bisa nanti masuk dengan strategi pajak bebas denda nol persen. Target dari penghapusan denda paing tidak 40 persen dari piutang sekitar Rp 10 miliar,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya penghapusan denda ini, animo dari masyarakat atau warga Kabupaten Boyolali yang belum membayar pajak atau masih menunggak PBB-P2 Tahun 2018 ke bawah bisa memanfaatkan program BKD dengan sebaik mungkin.

“Sehingga yang mungkin memiliki tunggakan atau punya tanah yang menunggak dari 2013 sampai 2018 bisa dibayarkan, sehingga suatu saat nanti misalnya bisa ada proses jual beli tidak terbebani dengan transaksi yang tertunda,” harapnya.

Masyarakat Kabupaten Boyolali yang akan membayar tunggakan PBB-P2 dapat membayar di tempat-tempat yang telah bekerjasama dengan BKD Kabupaten Boyolali. Antara lain BPD Bank Jateng, Kantor Pos, maupun datang langsung ke kantor BKD Kabupaten Boyolali. Selain itu, masyarakat juga bisa melalui aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Administrasi Daerah (SIPAD) secara online pada alamat www.sipad.boyolali.go.id.