Fokus Jateng-BOYOLALI,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali mencatat sebanyak 10.390 calon peserta didik mendaftar dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 pada jenjang Sekolah Dasar ( SD), jumlah sebanyak itu merupakan rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir.
“Ada sebanyak 10.390 calon siswa mendaftar pada SPMB SD tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.123 siswa dinyatakan diterima di SD negeri maupun swasta hingga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama,” kata Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, Sabtu 11 Juli 2026.
“jumlah 10.123 siswa yang diterima menjadi capaian tertinggi dibandingkan enam tahun terakhir,” imbuhnya.
Dijelaskan, tren jumlah siswa SD di Boyolali sebenarnya relatif stabil. Data Disdikbud menunjukkan jumlah siswa kelas 2 sebanyak 9.796 anak, kelas 3 sebanyak 9.985 anak, kelas 4 sebanyak 9.518 anak, kelas 5 sebanyak 9.835 anak, dan kelas 6 sebanyak 9.459 anak.
“Kalau dilihat per angkatan, selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi memang jumlah peserta didik di Boyolali relatif stabil,” ujarnya.
Berdasarkan rekapitulasi SPMB, Kecamatan Boyolali menjadi wilayah dengan jumlah murid baru terbanyak, yakni 952 siswa. Sebaliknya, Kecamatan Sawit menjadi yang paling sedikit dengan hanya 197 siswa.
Dwi menilai rendahnya jumlah peserta didik di Sawit bukan hanya terjadi pada jenjang SD, tetapi juga SMP. Bahkan kuota di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, maupun SMP Negeri 3 Sawit juga tidak pernah terpenuhi.
Lebih jauh ungkap Dwi, sejumlah SD di Kecamatan Sawit hanya memperoleh satu hingga dua murid baru pada tahun ajaran ini.
“Salah satunya SDN Cepokosawit 1 yang hanya menerima satu siswa baru. Total siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 di sekolah tersebut hanya 34 anak.
Kondisi serupa juga terjadi di SDN Cepokosawit 2 dengan total 25 siswa, SDN Manjung sebanyak 32 siswa, SDN Mungup 20 siswa, serta SDN Tegalmuncar yang hanya memiliki 33 siswa,” papar dia.
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Boyolali membuka peluang untuk melaksanakan regrouping atau penggabungan sekolah tahap kedua.
Menurut Dwi, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni jumlah murid, kondisi sarana dan prasarana, serta letak geografis sekolah.
“Regrouping tidak hanya melihat jumlah murid. Sarana prasarana dan kondisi geografis juga menjadi pertimbangan agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia mencontohkan SDN Mungup dan SDN Kemasan yang hanya berjarak sekitar 700 meter. Namun, penggabungan kedua sekolah itu masih memerlukan komunikasi dengan masyarakat karena SDN Mungup merupakan satu-satunya SD yang berada di wilayah Gombang. (Yull/**)