FOKUS JATENG-BOYOLALI-Sebanyak 250.741 warga Boyolali belum masuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sedangkan Pemkab Boyolali menambah kuota 13.000 kepesertaan penerima bantun iuran (PBI) dalam program JKN-KIS.
Penambahan kuota tersebut, maka kepesertaan PBI melalui APBD Boyolali yang semula 12.308 peserta sekarang menjadi 25.308 peserta. “Saat ini capaian kepesertaan JKN-KIS di Boyolali sebesar 74,77% atau 743.186 jiwa dari total penduduk sebanyak 993.927 jiwa. Artinya masih terdapat 250.741 penduduk yang belum terdaftar JKN-KIS,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali Ratri S. Survivalina Kamis 4 Oktober 2018.
Menurutnya, dalam penambahan kuota PBI APBD tersebut pihaknya telah melalui proses verifikasi dan validasi (verivali) para penerima yang dilakukan pemerintah desa yang paling mengerti kondisi riil warganya. Verivali dilakukan di 180 desa dengan jumlah peserta 10.642 orang. Namun menurutnya masih ada 78 desa yang belum mengembalikan verivali data. Selain itu ada 11 desa yang mengembalikan data, namun belum dilakukan verivali.
Selain melakukan verivali, pihaknya juga melakukan pemadanan data pada catatan sipil, basis data terpadu (BDT), dan data BPJS Kesehatan. Hasilnya, penambahan kepesertaan mulai bulan Agustus sebanyak 7.539 jiwa, September sebanyak 2.491 jiwa, Oktober sebanyak 612 jiwa.
Kepala BJPS Kesehatan Cabang Boyolali Juliansyah mengatakan, penambahan kuota PBI tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program Jaminan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti Pemkab Boyolali dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 1158 Tahun 2018 Tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program JKN Boyolali.
“Wujud nyata instruksi tersebut adalah penambahan kuota kepesertaan PBI oleh Pemkab melalui APBD Boyolali yang semula 12.308 menjadi 25.308, atau ada penambahan kuota 13.000,” katanya.
Dalam acara Sinergi Kementrian/Lembaga Pemkab Boyolali Dalam Rangka Percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Boyolali 2018, di Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat meminta kepada OPD dan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar bersinergi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.