FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Sistem pengelolaan parkir melalui skema lelang kepada pihak ketiga yang dijalankan Dinas Perhubungan (Dishub) kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski diharapkan mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi kebocoran dana yang cukup signifikan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus narasumber kritis, Jhon ” gebug ” Riyadi , mengungkapkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir justru kerap menjadi “celah gelap” jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dari dinas terkait.
Menurut Jhon, titik rawan pertama dimulai sejak proses penentuan nilai limit lelang. Ia menilai data potensi parkir yang digunakan sering kali tidak akurat dan cenderung di bawah nilai riil di lapangan.
“Kalau data potensinya saja sudah underreporting atau sengaja dikecilkan, maka selisih keuntungan yang besar itu tidak akan masuk ke kas daerah, tapi menguap di antara pengelola dan oknum,” ujar Jhon saat memberikan keterangannya, Rabu (13/5).
Selain masalah data potensi, Jhon juga menyoroti lambatnya implementasi parkir elektronik (e-parking). Menurutnya, banyak jukir di bawah naungan pemenang lelang yang masih menarik uang tunai tanpa memberikan karcis resmi. Alasan klasik belum terpakainya sistem elektronik sehingga berpotensi untuk memutar dana di luar sistem.
“Di lapangan itu praktiknya masih banyak yang manual. Jukir tarik uang, tapi tidak ada transaksi digital yang tercatat. Ini kan aneh, katanya sistem lelang pihak ketiga sudah modern, tapi bocornya masih gaya lama,” sentil Jhon dengan nada khasnya.
Lebih lanjut, Jhon menyebut domain pengawasan di Dinas Perhubungan harus dievaluasi total. Ia mencium adanya kelemahan dalam rekonsiliasi data transaksi harian. Dishub dianggap jarang melakukan uji petik secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian antara volume kendaraan di titik parkir dengan laporan setoran dari pihak ketiga.
“Dishub jangan hanya duduk manis menerima setoran flat dari pemenang lelang. Harus ada audit independen dan pengecekan mendadak. Kalau pengawasannya mandul, ya jangan kaget kalau PAD parkir kita jalan di tempat, sementara jumlah kendaraan terus bertambah,” tegasnya.
Jhon ” gebug ” mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan digitalisasi penuh yang terintegrasi secara real-time antara server pengelola dan sistem keuangan daerah (host-to-host). Hal ini dianggap satu-satunya cara untuk memutus rantai kebocoran dana parkir yang selama ini sulit diberantas.
( bre )