FOKUSJATENG.COM, OPINI, KARANGANYAR – Musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan. Di tengah harapan orang tua menyekolahkan anak-anak mereka, persoalan klasik seperti “siswa titipan”, monopoli seragam, hingga efektivitas jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu menjadi isu sensitif yang perlu segera dicarikan solusinya.
Rahadi, aktivis pergerakan sekaligus penggiat pendidikan luar sekolah dari komunitas “Bocah Pintar”, menekankan bahwa PPDB tahun ini harus benar-benar berpihak pada keadilan sosial.
Jalur Afirmasi: Hak yang Tak Boleh Terenggut
Salah satu poin penting yang digarisbawahi Rahadi adalah optimalisasi jalur afirmasi. Jalur ini disiapkan khusus bagi siswa dari keluarga ekonomi rendah agar tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas di sekolah negeri.
“Jalur afirmasi adalah amanat undang-undang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Jangan sampai kuota ini justru ‘dimainkan’ atau bahkan tidak terserap maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus dipastikan mendapat kursi tanpa hambatan birokrasi yang rumit,” ungkap Rahadi.
Ia menambahkan, pengawasan harus diperketat agar tidak ada oknum mampu yang mendadak “mengaku miskin” demi memanfaatkan jalur ini, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tersisih.
Praktik “Titipan” dan Monopoli Seragam
Terkait isu siswa titipan, Rahadi mengingatkan bahwa setiap satu kursi yang diisi melalui jalur belakang, berarti ada satu mimpi anak jujur yang dikorbankan. Begitu pula dengan persoalan seragam sekolah yang kerap menjadi beban finansial baru.
“Seringkali ada oknum kepala sekolah yang menggandeng penyedia seragam dan secara halus ‘memaksa’ wali murid membeli lewat sekolah. Ini sangat tidak humanis. Padahal bagi keluarga tidak mampu, uang untuk seragam itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya,” tegasnya.
Solusi Humanis dan Berkeadilan
Sebagai langkah solutif, Rahadi mengajak semua pihak untuk mengawal proses PPDB dengan beberapa langkah konkret:
* Verifikasi Faktual Jalur Afirmasi: Dinas Pendidikan harus turun ke lapangan memastikan penerima jalur afirmasi benar-benar tepat sasaran.
* Hapus Monopoli Seragam: Berikan kebebasan penuh bagi orang tua untuk membeli seragam di mana saja. Sekolah cukup menyediakan atribut seperti logo dan lokasi.
* Sanksi Tegas bagi Oknum: Harus ada tindakan nyata bagi oknum pendidik atau pejabat yang mencoba memasukkan “siswa titipan”.
* Gerakan Solidaritas: Mendorong sekolah untuk memfasilitasi program “donasi seragam layak pakai” dari kakak kelas untuk membantu adik kelas yang masuk lewat jalur afirmasi.
“Pendidikan adalah alat perjuangan bagi rakyat kecil. Jika pintu masuknya saja sudah dipenuhi praktik transaksional, kita sedang merusak masa depan bangsa secara perlahan. Mari kita kawal PPDB ini agar tetap humanis dan berkeadilan,” pungkas penggiat “Bocah Pintar” tersebut.
( bre )