FOKUSJATENG-BOYOLALI-Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri Boyolali mengawal pemerintah dalam penegakan demokrasi setiap pengambilan kebijakan. Sebab, demokrasi menjadi semangat reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 dan diharapkan terjaga hingga sekarang.
Salah satu rekomendasi reformasi adalah pemisahan antara fungsi TNI dan Polri. Maka wacana penggabungan kembali Polri ke TNI atau kewenangan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpotensi memundurkan demokrasi di Indonesia.
”Kalau Polri digabungkan kembali dengan TNI, maka demokrasi menjadi mundur. Semangat reformasi agar ABRI tidak melaksanakan dwifungsinya, TNI kembali ke barak menjaga kedaulatan negara, dan Polri menjaga keamanan ketertiban masyarakat,” kata Dewan Pembina Senkom Mitra Polri Boyolali Agus Ali Rosidi, kepada wartawan Senin 2 Desember 2024.
Agus menyebut Polri dan TNI punya tugas dan fungsinya masing-masing. TNI menjaga teritorial negara dan Polri menjaga Kamtibmas. Menurutnya, wacana penggabungan TNI dan Polri ini juga berpotensi menimbulkan dualisme komando dikemudian hari.
“Saya lebih setuju, Kepolisian, dan TNI tetap seperti yang sekarang ini. Karena tugas dan kewenangannya sudah jelas,” tegas anggota DPRD Boyolali ini.
Baginya, wacana penggabungan Polri dan TNI ini sengaja dimunculkan karena masalah Pilkada dan Pilpres sebelumnya. Sebelum wacana itu muncul, dihembuskan isu “Parcok” (Partai Coklat) terlibat di Pilkada.
”Dan itu perlu dibuktikan. Hanya muncul informasi. Parcok itu seperti apa perannya,” papar Agus. Dia menyebut, TNI dan Polisi memang tak punya hak suara. Namun istri atau keluarga dari Polisi dan TNI juga punya hak pilih.
“Nah, kalau Polisi atau TNI bicara masalah kecenderungan pilihan ke keluarganya masing-masing itu boleh,” tandasnya. (*)