FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Pendar lampu jalan di jalur timur kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Karanganyar malam itu terasa lebih redup dari biasanya. Bukan karena bohlam yang mulai usang, melainkan karena suasana yang teramat sunyi di deretan warung Pedagang Kaki Lima (PKL).
Sabtu malam (Malam Minggu), yang seharusnya menjadi masa panen bagi para pelaku usaha kecil, justru menyisakan pilu. Hingga pukul 21.30 WIB, jumlah pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari.
“Malam Minggu jam setengah sepuluh, pengunjung mungkin tidak sampai 50 orang. Itu pun harus dibagi untuk lima warung yang ada di sini. Kami benar-benar terpuruk,” ujar salah satu pedagang dengan nada lirih.
Empat Tahun Menantang Nasib
Kondisi sepi ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak direlokasi ke sisi timur gedung Setda Karanganyar sekitar empat tahun silam, para pedagang harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Selama ini, satu-satunya cara mereka bertahan hidup adalah dengan membuka warung lebih awal, yakni sejak siang hari.
Namun, kini bayang-bayang kebangkrutan menghantui seiring adanya wacana atau instruksi yang meminta mereka baru diperbolehkan buka mulai pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore.
“Kalau kami dipaksa baru buka jam 4 sore, tidak sampai sebulan warung kami pasti gulung tikar. Kami bisa bertahan sampai empat tahun ini ya karena buka siang. Kalau sudah habis Maghrib, kondisinya ya seperti ini, sepi sekali,” lanjutnya.
Narasi Keputusasaan di Balik Meja Dagangan
Bagi para pedagang, kebijakan jam operasional bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penentu keberlangsungan hidup keluarga. Karakteristik jalur timur Sekda yang cenderung sepi saat malam hari membuat omzet setelah matahari terbenam menurun drastis.
Harapan mereka kini digantungkan pada kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih fleksibel dan berpihak pada rakyat kecil.
“Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah. Kami berharap instansi terkait bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Kami hanya ingin menyambung hidup,” harap para pedagang.
Mengetuk Pintu Kebijakan
Upaya Pemkab Karanganyar dalam menata kota memang patut diapresiasi, namun penataan yang ideal semestinya tidak mematikan nadi ekonomi yang sudah kembang kempis. Kehadiran PKL bukan sekadar pengisi ruang publik, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan yang paling nyata.
Kini, deretan kursi kosong di jalur timur Sekda menjadi saksi bisu perjuangan para pedagang. Mereka tidak meminta bantuan modal atau fasilitas mewah, mereka hanya meminta waktu—waktu untuk mencari rezeki lebih awal sebelum sunyi benar-benar menelan harapan mereka.
Akankah suara dari sudut timur kantor pemerintahan ini didengar? Ataukah mereka harus benar-benar mengemas tenda untuk selamanya? ( bre suroto )