FOKUS JATENG – SRAGEN – Melihat Kondisi pembangunan proyek jalan di Sragen terkendala banyak hal. Seperti di antaranya harga besi wiremesh yang melambung tinggi. Selain itu, ada proyek yang sudah terancam blacklist lantaran tidak kunjung dikerjakan.
Pada Senin 27 Agustus 2017, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memantau kondisi pekerjaan jalan. Dia didampingi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) . Pantauan Bupati dilakukan dari Jalan HOS Cokroaminoto hingga Kecamatan Mondokan.
Salah satunya proyek jalan Pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kedawung – Jambangan, Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan yang terancam terkena blacklist. Pasalnya, pengerjaan proyek dengan anggaran APBD sebesar Rp 5,1 miliar macet total sejak dua bulan terakhir dan sudah mendapat dua kali peringatan.
Bupati Sragen menegaskan, pihaknya tidak akan ragu memblacklist pekerjaan yang progresnya tak maksimal. Seperti di Mondokan dari hasil pengecekan terakhir, progresnya baru 7 persen dari tahapan yang seharusnya sudah mencapai 21 persen. ”Melihat kondisi itu, kami tidak tabu untuk lakukan blacklist. Putus kontrak yang dilakukan tentunya sesuai aturan berlaku,” ujarnya.
Dia menyampaikan kendala lain yakni sejumlah persoalan seperti pengadaan rancangan besi wiremesh yang harganya telah berubah jauh lebih tinggi di pasaran dari nilai kontrak awal. Selain itu besi tersebut juga susah didapatkan pada saat ini. ”Kalau ada barangnya, meski harga tinggi masih bisa dibeli, lha ini kondisi nggak ada. Namun hal itu sudah menjadi resiko rekanan, tapi untuk mengatasi persoalan itu, untuk anggaran perubahan akan dilakukan penyesuian harga index,” terang Bupati Yuni.
Sementara itu, Kepala DPUPR Marija menyampaikan hasil pemantauan di beberapa lokasi sudah sesuai spek. Sedangkan beberapa lainnya masih menunggu Wiremesh yang belum datang. ”Kemungkinan yang ini (jalan Agus Salim, Red) sudah mulai pengecoran konstruksi Kamis,” ungkapnya.
Pihaknya akan memantau semua proyek yang sedang berlangsung. Termasuk pihaknya siap memblacklist rekanan yang dianggap tidak mampu. Sedangkan soal pemantauan dan pengawasan sejumlah titik proyek, pihaknya mengaku sudah menerjunkan pengawas. ”Setiap proyek mendapat pengawasan dari DPU, UPTD, dan masyarakat juga mengawasi,” tandasnya.