FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Karut-marut internal di tubuh PUDAM Tirta Lawu Karanganyar memantik reaksi keras dari Forum Masyarakat Karanganyar (Formaska). Menjelang bursa pemilihan Direktur Utama (Dirut) baru, Formaska meminta Panitia Seleksi (Pansel) tidak main mata dan mendesak adanya transparansi total melalui mekanisme uji publik.
Ketua Formaska, Muhammad Riyadi, membeberkan sejumlah rapor merah yang saat ini menghinggapi perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, kondisi PUDAM Tirta Lawu sedang tidak ideal, mulai dari membengkaknya jumlah pegawai hingga persoalan transparansi keuangan.
Soroti Efisiensi dan PAD dari Tetangga
Riyadi menyoroti jumlah karyawan yang dinilai sudah melebihi kapasitas atau overload. Hal ini dianggap membebani efisiensi perusahaan. Tak hanya itu, ia mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan yang seolah mampet.
“Karyawan itu sudah overload. Terus soal CSR, sampai Desember ini tidak ada (laporannya). Belum lagi soal pendapatan dari tetangga seperti Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri, itu nilainya berapa? Masukannya tidak jelas,” ujar Riyadi dengan nada tegas.
Desak Uji Publik: “Biar Masyarakat Tahu Mau Diapakan PUDAM Ini”
Terkait proses seleksi Dirut yang tengah berjalan, Formaska mewanti-wanti Pansel agar tidak menutup-nutupi profil dan rencana kerja para calon. Riyadi menegaskan bahwa uji publik adalah harga mati agar masyarakat Karanganyar tidak membeli “kucing dalam karung”.
“Pansel itu yang paling penting. Harus diadakan uji publik. Tujuannya apa? Biar masyarakat tahu semua visi-misinya. Rencana ke depannya dia jadi Direktur itu PUDAM mau diapakan? Apa malah ditambah biar busuk atau mau dibikin bagus, biar masyarakat mengerti,” imbuhnya.
Ia berharap, dengan adanya uji publik, calon yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi untuk membenahi kebocoran pendapatan dan manajemen SDM, bukan sekadar mengisi kursi jabatan.
“Intinya tulis semua, biar jelas. Masyarakat butuh tahu komitmen mereka (calon dirut) seperti apa,” pungkasnya. ( bre )