FOKUSJATENG.COM, KARANGANAYR – Pembelajaran sejarah nasional tidak boleh berhenti pada kronologi dan hafalan belaka. Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, secara tegas menyambut baik langkah Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia versi terbaru, menekankan bahwa pembaruan ini adalah kebutuhan mendesak agar sejarah tetap menjadi disiplin ilmu yang “hidup” dan relevan.
Pernyataan ini disampaikan Juliyatmono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurutnya, sebuah narasi sejarah yang beku dan tidak diperbarui berdasarkan riset ilmiah terbaru berisiko berubah menjadi dogma, alih-alih menjadi sumber pengetahuan kritis.
Sejarah sebagai Disiplin Ilmiah yang Terbuka
Juliyatmono menggarisbawahi perlunya perlakuan sejarah nasional selayaknya disiplin ilmiah lainnya: wajib disusun secara komprehensif, berbasis riset mutakhir, dan tunduk pada prinsip transparansi serta akuntabilitas akademik.
“Sejarah nasional harus diperlakukan sebagai disiplin ilmiah yang hidup,” ujar Juliyatmono. “Buku sejarah nasional harus mencerminkan keberagaman perspektif, memisahkan secara tegas antara fakta, interpretasi, dan opini, serta membuka ruang kritik sebagai bagian dari tradisi keilmuan yang sehat.”
Dalam konteks pendidikan, ia menekankan bahwa sejarah harus diajarkan sebagai kerangka analitis—sebuah alat untuk memahami pembentukan negara, relasi kekuasaan, dan perubahan sosial, bukan sekadar urutan waktu yang harus dihafal.
Legitimasi dan Keberlanjutan Melalui Keterlibatan Akademik
Agar pembaruan sejarah ini memiliki legitimasi yang kuat, Komisi X mendesak keterlibatan luas dari komunitas akademik. Sejarawan, peneliti, pendidik, hingga institusi pendidikan tinggi harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan.
“Komisi X mendorong agar buku ini tidak diposisikan sebagai teks final yang kebal kritik, melainkan sebagai referensi terbuka yang dapat terus disempurnakan melalui uji publik dan diskursus akademik,” tegasnya kepada awak media ( 14/12)
Pembaruan sejarah nasional ini dilihat sebagai investasi intelektual jangka panjang. Tujuannya adalah membangun warga negara Indonesia yang kritis, berpengetahuan, dan berkarakter, sejalan dengan standar keilmuan global.
Peluncuran buku Sejarah Indonesia versi terbaru ini diharapkan dapat menandai fase baru pendidikan sejarah di Indonesia—fase yang lebih rasional, terbuka, dan menjunjung tinggi integritas ilmiah. ( bre )