Ini Strategi Boyolali Untuk Mencapai Target Penurunan Angka Kemiskinan

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Angka kemiskinan di Boyolali mengalami penurunan dibandingkan angka rilis pada data BPS sebelumnya, yaitu 10,6 persen. Melalui program quality assurance (QA) data dengan pendataan melalui monitoring center of development (MCD). Pemkab Boyolali menyebut angka kemiskinan turun menjadi 9,6 persen.
Bahkan penurunan ini menjadi penurunan yang kedua kalinya. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono mengatakan memang terjadi gap data antara Badan Pusat Statistik (BPS). Awalnya, data BPS mencatat angka kemiskinan di Boyolali mencapai 10,6. Pemkab lantas melakukan pendataan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) melalui MCD. Ditemukan angka kemiskinan sebesar 10,3 persen.
“Pendataan ini (MCD) kan tujuannya agar memudahkan kita mengintervensi perorang warga miskin tersebut. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang perlu diintervensi, apa yang perlu diintervensi dan lainnya. Kami melibatkan camat dan desa didampingi Inspektorat untuk diuji data itu (Verifikasi) di lapangan. Intervensi apa yang dibutuhkan.”
Kemudian hasil verifikasi di lapangan, menyebut angka kemiskinan di Boyolali turun menjadi 9,6 persen. Hasil verifikasi data tersebut juga mengklasifikasikan apa saja intervensi yang dibutuhkan. Sebab, ada indikator-indikator kemiskinan yang menjadi acuan pemberian bantuan. Pihaknya juga memprioritaskan intervensi pada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.
“Jadi kita lihat, intervensi apa yang dibutuhkan. Misal dalam satu keluarga ini ada anak yang butuh pendidikan. Maka kita intervensi disitu. Termasuk bantuan-bantuan lainnya. Kita juga menggandeng Baznas Boyolali untuk pemberian bantuan,” kata Insan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) II, Inspektorat Boyolali, Y. Agung Tri mengatakan sebanyak 11.973 warga miskin telah mendapat intervensi dari pemerintah. Rinciannya, pemberian jatah hidup (Jadup) melalui Baznas. Yakni melalui peningkatan penghasilan pada 660 kepala keluarga (KK). Bantuan dari Baznas mencapai Rp 990 juta.
“Bantuan tersebut diberikan untuk mengintervensi pada warga miskin ekstrem, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB). Selain itu, intervensi juga diwujudkan dalam bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 194 warga miskin,” katanya.
Dijelaskan, sebanyak 2.046 KK miskin atau 11.119 orang mendapatkan kartu Indonesia sehat (KIS). Sehingga, pemkab memberikan intervensi untuk kebutuhan kesehatan, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan maupun jadup untuk masyarakat miskin.
Data Pemkab Boyolali, jumlah ODGJ di Boyolali mencapai 3.086 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 2.851 orang sudah mendapatkan intervensi untuk mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK). Sebanyak 2.082 orang telah menerima BPJS. Kemudian sebanyak 1.807 orang telah mendapatkan bantuan pengobatan. (*)