FOKUS JATENG-BOYOLALI-Seiring selesainya rekapitulasi suara di tingkat KPU Boyolali, perolehan kursi di DPRD setempat pun sudah kelihatan. PDIP semakin mendominasi di legislatif dengan perolehan 35 kursi.
Sedangkan 10 kursi sisanya diraih Golkar sebanyak 4 kursi, PKS dengan 3 kursi dan PKB serta Gerindra masing- masing 2 kursi dan 1 kursi. Ditengah waktu menunggu penetapan resmi perolehan kursi dari KPU, DPRD Boyolali pun memiliki PR yang harus dipecahkan secepatnya.
PR tersebut terkait dengan kedudukan ketua dan wakil ketua DPRD. Pasalnya, sesuai aturan yang ada, maka posisi ketua diplot untuk partai dengan perolehan kursi terbanyak. Sedangkan posisi tiga wakil ketua diperuntukkan bagi tiga partai dengan perolehan kursi dibawahnya.
“Untuk posisi ketua sudah pasti milik PDIP dengan 35 kursi,” ujar Ketua DPC PDIP Boyolali, S Paryanto yang juga ketua DPRD saat ini.
Dijelaskan, untuk jabatan wakil ketua diperuntukkan berturut- turut bagi Golkar, PKS dan PKB. Persoalan muncul karena perolehan kursi PKS dan PKB tak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi mandiri.
Golkar dengan empat kursi bisa membentuk fraksi mandiri sekaligus berhak satu jabatan wakil ketua. Sedangkan PKS dan PKB harus bergabung dengan untuk membentuk fraksi. PKS kemungkinan gabung dengan Gerindra yang memiliki satu kursi.
PKB bisa bergabung dengan Golkar atau PDIP.
“Persoalannya, jika gabung dengan Golkar, maka fraksi gabungan itu bakal memiliki dua jabatan wakil ketua. Rasanya jadi kurang adil, PDIP yang memiliki mayoritas 35 kursi hanya punya satu jabatan ketua DPRD.”
Untuk itulah, pihaknya bakal segera menugaskan Setwan Boyolali untuk konsultasi ke Kemendagri di Jakarta. Tujuannya, untuk mendapatkan penjelasan terkait kondisi yang terjadi di Boyolali ini.
“Secepatnya, kami akan utus Setwan ke Kemendagri. Harapannya, sebelum penetapan kursi resmi anggota DPRD Kabupaten, masalah itu sudah jelas aturannya. Ini memang PR bagi Kemendagri.”
Ditemui terpisah, Humas DPD PKS Boyolali, Ahmad Hasyim mengakui jika partainya hanya mampu meraih tiga kursi, kurang satu kursi dibandingkan pemilu 2014. Namun demikian, pihaknya belum memiliki rencana terkait pembentukan fraksi di DPRD.
“Kalau menilik koalisi di pusat, tentu kami akan menggandeng Gerindra. Namun kami masih harus menunggu penetapan resmi anggota DPRD terpilih.”