FOKUS JATENG-BOYOLALI-Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah akan dinaikkan besarannya. Kenaikan tersebut diwacanakan akan diberlakukan pada tahun 2019 dengan nominal minimal Rp 2 juta dan maksimal Rp 3,5 juta untuk setiap keluarga. Demikian disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham dalam acara Dialog Nasional 13 “Indonesia Maju” di Balai Sidang Mahesa Boyolali pada Sabtu 23 Juni 2018.
“Kita akan menambah bantuan sebesar dua kali lipat. Setiap keluarga saat ini menerima Rp 1.890.000, kita ingin ke depan minimal Rp 2 juta setiap keluarga dan maksimal Rp 3,5 juta,” terang Idrus.
Wacana kenaikan angka tersebut disampaikan Idrus diperuntukkan bagi sekitar 10 juta penduduk Indonesia yang terdaftar PKH. Penerimaan PKH tersebut tambah Idrus akan berbeda pada masing-masing keluarga. Jika pada tahun 2018 jumlah keseluruhan anggaran PKH sebesar Rp 17 triliun pada 2019 nanti naik menjadi hingga Rp 32 triliun.
“Diterima keluarga tergantung pada berapa bebannya. Semakian berat beban yang ditanggung, semakin besar bantuan diberikan,” imbuh Idrus.
Pemberian PKH diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dari data disampaikan Mensos bahwa angka kemiskinan secara nasional sekitar 10,12 persen dari penduduk Indonesia.
“Kita akan tekan lagi angka kemiskinan dari 10,12 menjadi satu digit katakanlah 9 koma sekian persen pada 2019 awal ini,” tegas Idrus.
Para penerima bantuan PKH yang juga hadir dalam acara tersebut menyambut gembira wacana program lintas Kementerian dan Lembaga tersebut. Salah satunya wargaDesa Penggung, Kecamatan Boyolali yang bernama Triyani ini. Perempuan warga Dukuh Karangsalam ini merasa terbantu dengan pemberian PKH yang dia terima terhitung awal 2018 lalu ini.
“Saya terdaftar PKH mulai tahun 2018 sudah mendapat dua tahap. Setiap 3 bulan sekali diberikan dan sudah diberikan masing-masing Rp 500 ribu. Jika ada kenaikan senang sekali,” terang perempuan yang kesehariannya sebagai pembantu rumah tangga ini.
Bantuan PKH yang diterima oleh keluarga Triyani diperuntukkan untuk pembiayaan sekolah bagi buah hatinya yang saat ini mengenyam pendidikan di kelas VI tingkat sekolah dasar. Untuk pencairan dana setiap tiga bulan menurut istri dari tukang bangunan ini akan disurvei oleh petugas pendamping PKH.
“Sangat membantu biaya sekolah anak saya, saat mau cair petugas survei ke sekolah ada tunggakan di sekolah tidak. Kalau ada tunggakan langsung diberi ke sekolah. Jika tidak ada tunggakan, bisa digunakan untuk keperluan sekolah,” ungkapnya.
Selain Mensos sebagai masih terdapat dua narasumber yang hadir yakni Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita dan Deputi IV Staf Presiden Republik Indonesia, Eko Sulistyo. Selain itu hadir pula Bupati Boyolali, Seno Samodro yang juga menyapa warga masyarakatnya.