Fokus Jateng -BOYOLALI,-Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Namun Pemkab Boyolali memilih tidak menerapkannya demi menjaga optimalisasi layanan publik.
Dengan demikian, seluruh ASN tetap bekerja dari kantor setiap hari kerja. Termasuk Jumat.
“Kita tidak memberlakukan WFH, karena kita ingin membangun korsa kebersamaan dan pelayanan publik yang prima,” kata Sekda Boyolali M Syawalludin saat ditemui usai kegiatan HBH Koni Boyolali. Selasa 7 April 2026
Dia menegaskan, kebijakan ini tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat menyerahkan kebijakan itu pada masing-masing daerah. Namun dengan tetap mengedepankan substansi penghematan energi.
Sebagai gantinya, Pemkab Boyolali menerapkan kebijakan hemat energi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya dengan membentuk Satgas Gerakan Bersama Menghemat Energi untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan energi di OPD dan pemerintahan desa.
“Kita akan mengukur sejauh mana OPD melaksanakan penerapan efisiensi belanja dan hemat energi, tanpa mengganggu pelayanan publik masyarakat,” kata Syawalludin.
Dijelaskan, Pemkab Boyolali telah melakukan efisiensi belanja sebesar 50% pada tahun 2025-2026, lalu ada pemangkasan anggaran lagi pada tahun 2026 karena transfer dana dari pusat menurun.
“Kita sudah cukup efisiensi untuk rupiahnya, sekarang kita bicara budayanya,” pungkas Syawaludin. ( yull/**)