FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Polemik Kehadiran Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar sebagai pembicara dalam acara Forum Pembinaan perankat Desa dan Kades se-Kecamatan Matesih pada beberapa waktu lalu, menjadi sorotan lembaga legislatif Karanganyar.
Pasalnya, undangan kepada Ilyas Akbar Almadani yg notabene selaku pimpinan Partai Golkar pada momen tersebut dinilai tidak tepat, karena dipandang sarat dengan kepentingan politik.
Terkait polemik tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar meminta agar Inspektorat Karanganyar memberikan teguran kepada Camat Matesih maupun para kepala desa (kades) yang telah mengundang Ilyas Akbar Almadani sebagai Ketua DPD Golkar Karanganyar itu untuk berbicara di forum tersebut.
‘’Momennya tidak tepat, karena acara Forum Pembinaan perangkat desa dan Kades se-Kecamatan Matesih itu merupakan acara pemerintahan. Semestinya yang tampil di mimbar dan memberikan pembinaan kepada camat dan para kades adalah Bupati, wakilnya, atau Sekda, minimal Kepala Dispermasdes, jadi bukan ketua parpol yang jelas – jelas dalam hal ini tidak sesuai dengan tupoksinya,’’ jelas Tony Hatmoko, Wakil Ketua DPRD saat ditemui wartawan, Rabu (2/2) siang.
Camat Matesih Ardiansyah dan beberapa kades serta Kepala Dispermasdes Sundoro Budi Karyanto memang dipanggil oleh Komisi A DPRD Karanganyar untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian itu.
Secara tegas, Tony Hatmoko mengatakan bukan persoalan jika parpol sejak sekarang melakukan persiapan untuk momen politik 2024 mendatang. Namun menurutnya hal itu juga harus melihat situasi dan kondisi serta tupoksi yang ada. Terlebih, urusan pembinaan camat dan kades adalah ranah pemerintahan dan bukan menjadi ranah parpol, sekalipun pihak parpol datang dengan alasan atas dasar sebagai undangan.
Sebagai anggota parpol yang pendukung Juliyatmono – Rober Christanto saat pilkada lalu, Tony Hatmoko termasuk tokoh yang menyayangkan momen itu. Terlebih, posisi camat dan kades sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) juga seharusnya netral dari unsur kepentingan politik.
Karena itu, Tony juga meminta agar kejadian serupa itu tidak terulang lagi baik di daerah maupun OPD yang lain. Ia pun menegaskan agar semua pihak menghormati kegiatan pemerintahan juga menghindari tumpang tindih kepentingan.
Tanggapan senada juga diutarakan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo. Menurutnya, bukan menjadi kapasitas bagi sosok Ilyas Akbar Almadani selaku Ketua DPD Partai Golkar tampil pada kesempatan forum pembinaan camat dan kades tersebut.
“Lalu kapasitas Ilyas Akbar Almadani tampil pada acara itu sebagai apa?, anak Bupati ? Ketua DPD Golkar ? atau tokoh masyarakat ?. Semua menjadi tidak jelas karena ada tupoksi yang dilanggar. Sebab event pemerintah kalau Bupati tidak bisa hadir, masih ada wakil bupati, atau sekda, minimal Kepala Dispermasdes. Karena itu semua harus didudukkan sesuai proporsinya, mana yang event pemerintahan, mana event politik,” papar Bagus Selo yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi yang juga turut memberikan tanggapan menyampaikan, bahwa OPD memang seharusnya profesional dalam melaksanakan kerja sesuai tupoksinya.
“Sungguh disayangkan mau dipaksa buat mal administrasi seperti itu. Hal seperti ini juga tidak boleh terulang lagi di seluruh OPD. Juga disayangkan jika membangun budaya politik yang tidak elegan. Jangan sampai membangun Karanganyar ini dengan kebohongan, apalagi mewariskan sifat bohong pada anak cucu dan generasi penerus nantinya, karena jelas bertentangan dengan Pancasila sila kelima,” tandasnya.