Perangkat Desa di Karanganyar Deklarasikan Sikap Netral di Ajang Pilkada 2018

Ilustrasi Pilgub (/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG – KARANGANYAR – Jelang puncak perhelatan Pilkada 2018 serentak, ratusan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar mendeklarasikan sikap netral dari pengaruh politik praktis. Elemen tersebut rentan jadi sasaran kampanye hitam dan politik uang.

“Deklarasi ini sebagai usaha  pencegahan agar mereka tidak terjebak masalah regulasi netralitas ASN. Dua pasang bakal calon bupati ini petahana. Keduanya punya pengaruh di birokrasi. Jangan sampai perangkat desa salah melangkah,” kata Ketua Panwaslu Karanganyar, Kustawa Esye kepada wartawan di Jawa Dwipa Karangpandan, Selasa 23 Januari 2018.

Di forum itu, 177 kades/lurah di 17 kecamatan membacakan isi deklarasi. Mereka kemudian menandatangani pakta integritas di hadapan komisioner Panwas. Lebih lanjut, Kustawa mengatakan, ASN, karyawan BUMD dan perangkat desa merupakan sasaran pengawasan yang masuk indeks kerawanan pemilu.

Kalangan tersebut memiliki sumber daya potensial menggiring dukungan, termasuk sikap politik penduduknya. Pada pilkada kali ini, para kepala desa wajib menyukseskan pemilu dengan berlaku proporsional.

“Enggak boleh memanfaatkan jabatannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu calon,” katanya.

Terkait netralitas ASN telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada (Gubernur, Bupati dan Wali Kota), selain itu juga ditegaskan dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ia menyebut, sanksi pelanggarannya sedang sampai berat.

“Jika terbukti terlibat kampanye hitam maupun politik uang, maka bagi ASN sanksinya penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah, penurunan gaji sampai pemecatan secara tidak hormat,” katanya.

Selain dilarang terlibat langsung di politik praktis, kalangan tersebut tak boleh mendukung pasangan calon dengan meminjamkan fasilitas publik seperti rumah dinas, balai desa maupun tempat ibadah milik desa.

Panwaslu kini menyeriusi praktik kampanye hitam di media sosial. Mereka bekerjasama dengan satgas cyber patrol Polres Karanganyar. “Musimnya sekarang dukung dan menyerang via medsos. Maka kita menangkalnya juga lewat medsos. Menyuarakan Pilkada damai dan berkualitas melalui saluran itu,” katanya.

Ia tak menampik bakal terjadi serangan masif via medsos maupun di dunia nyata jelang coblosan. Sehingga, Panwas juga akan melakukan strategi secara masif untuk menangkal serangan-serangan itu. Satu diantaranya dengan memantik simpati calon pemilih agar menggunakan suaranya secara bijak.

“Kami akan mengundang seniman dan budayawan. Diharapkan, mereka mampu menjadi agen pengawasan pemilu. Juga menyosialisasikan hindari kampanye hitam dan politik uang di pasar tradisional,” katanya.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Karanganyar, Tarsa memahami urgensi netralitas bagi aparatur pemerintah. Ia juga tak mau dirinya dan anggotanya terbawa arus politik jelang Pilkada.

“Netralitas kades dan perangkatnya diuji. Kami Juga tak mau berurusan dengan pelanggaran aturan, karena sanksinya berat jika main mata dengan pasangan cabup-cawabup,” kata Harjosari, Kades Karangpandan ini.