Sarasehan Penanganan Bencana Alam Puncak Refleksi Tujuh Tahun Erupsi Merapi di Boyolali

Sarasehan penanganan bencana sebagai acara puncak Refleksi Tujuh Tahun Erupsi Merapi di Pendapa Gedhe Pemkab Boyolali, Sabtu malam 4 November 2017. (Dok. Panitia/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Sarasehan penanganan bencana dan peran KPU dalam pemilu di wilayah rawan bencana menutup rangkaian ”Refleksi Tujuh Tahun Erupsi Merapi” Sabtu malam 4 November 2017. Kegiatan yang berlangsung di Pendapa Gedhe Pemkab Boyolali, ini dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan relawan tanggap bencana.

Hadir pada kesempatan ini, yakni selaku pembicara Koordinator Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kecamatan Selo Mujianto dan Ketua KPU Kabupaten Boyolali Siswadi Sapto Harjono. Meski hujan deras, namun acara yang dimoderatori Gunawan, dari fokusjateng.com, ini tidak mengurangi konsentrasi diskusi tentang penanganan kebencanaan di wilayah Boyolali.

Mujianto, yang juga relawan tanggap bencana bermukim di wilayah lereng Merapi, menyampaikan bahwa masyarakat harus bersahabat dengan alam. Sehingga ketika terjadi bencana tidak panik, tapi tahu yang akan dilakukan. ”Masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana selalu diingatkan untuk siap jika terjadi bencana alam,” tuturnya.

Dia pun mengisahkan tentang peristiwa demi peristiwa erupsi Merapi dari tahun ke tahun. Terakhir pada erupsi 2010, dengan kesigapan para relawan, masyarakat terkondisikan dengan rapi di pengungsian. Lantas, juga menceritakan tentang periodesasi terjadinya erupsi Merapi. ”Kalau bencana datang hanya Tuhan yang tahu. Kita selaku manusia hanya waspada,” jelas dia.

Lantas Ketua KPU Kabupaten Boyolali Siswadi Sapto Harjono mengatakan, perundang-undangan sudah mengatur pemilu di tengah-tengah bencana alam terjadi. Yakni ada peraturan bahwa ada pemungutan suara lanjutan bagi warga yang terkena bencana alam. ”Misalnya saat pencoblosan terjadi erupsi, maka TPS yang berada di wilayah rawan bencana datang ke pengungsian. Dengan catatan warga di TPS bersangkutan terkumpul jadi satu di pengungsian,” paparnya.

Untuk menyikapi surat suara, penyelenggara pemilu sudah menyediakan surat suara cadangan 2.000 lembar. Surat cadangan ini untuk mengantisipasi pencoblosan bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam. ”Jadi tidak hanya erupsi saja, namun juga wilayah rawan banjir, dan lain sebagainya,” tandasnya.