Fokus Jateng-BOYOLALI,- Tender pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah senilai Rp 22 miliar dari APBD dipertanyakan sejumlah kelompok masyarakat. Mengingat kontraktor pemenang Tender, diduga sempat terseret kasus dugaan korupsi.
“Kami mengingatkan, apa yang dilakukan oleh panitia tender proyek pemeliharaan jalan Pandanaran kabupaten Boyolali hendaknya diuji ulang, agar tidak menjadi polemik dan menurunkan kepercayaan masyarakat l terhadap perubahan,” kata Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Boyolali Bashori Rahmat, Selasa 9 September 2025
Dikemukakan bahwa Marak Boyolali juga akan terus mengawal masalah yang juga telah dikritisi oleh Marak Jawa Tengah tersebut.
“Akan kami kawal terkait proyek Jalan Pandanaran senilai Rp 22 miliar. Ya, harus dilakukan lelang ulang terkait proses lelang yang diunggah pada 22 Agustus 2025.”
Sebagai perwakilan masyarakat anti korupsi Kabupaten Boyolali, pihaknya menyayangkan langkah DPUPR karena dinilai tidak cermat dalam memilih PT PKA sebagai pemenang tender proyek di wilayah Kabupaten Boyolali. Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan bakal merugikan masyarakat.
Dengan demikian, pihaknya berencana mendatangi DPUPR Kabupaten Boyolali guna klarifikasi secara langsung atas keputusan pemenang tender proyek pemeliharaan Jalan Pandanaran senilai 22 miliar itu.
“Kalau memang ada kejanggalan maka keputusan harus ditinjau ulang dan dilakukan proses ulang. Marak Boyolali juga akan terus mengawal berbagai kebijakan Pemkab agar tidak merugikan masyarakat secara luas.”
Senada, Ketua LSM Masyarakat Regional Anti Korupsi Jawa Tengah, Joko Prakosa dalam keterangannya menyebut berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui aplikasi SPSE yang diunggah 23 Agustus 2025, tercatat PT PKA berhasil mengungguli sembilan peserta lain dari total 66 pendaftar awal. Keputusan tersebut, memicu keraguan masyarakat terkait transparansi proses tender maupun kelanjutan proyek strategis Kabupaten Boyolali tersebut.
Ia menduga ada permainan dalam penetapan pemenang tender.
“Terpilihnya PT PKA sangat kuat bau akal-akalan yang melibatkan oknum pejabat. Panitia seharusnya lebih cermat dan transparan, bukan justru memenangkan kontraktor dengan rekam jejak bermasalah,” katanya.
“Banyak kontraktor lokal Solo Raya yang lebih kompeten dan bersih dari catatan negatif. Mengapa justru yang bermasalah yang diloloskan,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat turut mengawasi jalannya proyek. Ia juga meminta pengawasan ketat terhadap panitia lelang.
“Sanksi tegas harus diberikan agar proyek tidak terbengkalai dan permainan dalam tender bisa diputus,”ucapnya.
Terkait hal itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menjawab singkat bahwa lelang tersebut sudah sesuai prosedur.
” Tidak memenangkan, tapi memang menang dalam lelang, semua sesuai prosedur. Bisa di cek semuanya ada di prosedur.” kata Agus saat ditemui wartawan usai pelantikan pejabat di gedung putih. ( yull/**)