FOKUS JATENG-BOYOLALI-Polres Boyolali tahun anggaran 2020 menerima Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp93 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sejumlah Rp88,90 miliar.
“Dana yang bersumber dari APBN ini mengalami kenaikan dari anggaran tahun sebelumnya,” kata Kapolres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro saat rapat sosialisasi DIPA di Mapolres setempat.
Dijelaskan, bakal ada dua pos anggaran yang diturunkan oleh Polres yakni di sektor program pemberdayaan potensi keamanan dan program pemeliharaan kamtibmas. Dana program pemberdayaan potensi keamanan turun dari tahun sebelumnya sejumlah Rp2,60 miliar menjadi Rp2,59 miliar. Sementara program pemberdayaan kamtibmas turun dari tahun sebelumnya sejumlah Rp12,92 miliar menjadi Rp8,68 miliar.
“Faktor terbesar yang mempengaruhi penurunan adalah perhelatan pesta demokrasi nasional di tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut Kapolres, pada 2018 lalu, anggaran Pileg dan Pilpres menyeret jumlah dana yang digunakan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbeda dengan pesta demokrasi secara nasional, pesta demokrasi di daerah tidak dibiayai dari pendapatan negara.
Akan tetapi untuk pelaksanaan Pilkada 2020, Kapolres mengungkapkan bakal menerima dana hibah yangbersumber dari APBD. “Ada dana hibah dari Pemkab untuk Pilkada 2020 lewat dana hibah, untuk jumlahnya sendiri belum bisa dipastikan,” katanya.
Adapun, sebanyak enam pos anggaran yang bersumber dari DIPA 2019 dikabarkan mengalami kenaikan, pos-pos anggaran itu antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, peningkatan sarana dan prasarana aparatur POLRI, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur POLRI, pengembangan startegi keamanan dan ketertiban serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dua pos anggaran yang diketahui stagnan adalah pemberdayaan SDM POLRI dan pengembangan hukum kepolisian.
Sementara, Kabag Renprogar Rorena Polda Jateng, AKBP Yudy Priyono, mengatakan jika dibandingkan dengan tahun lalu, fluktuasi anggaran bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Anggaran yang naik merupakan biaya operasional dan belanja barang. Biaya yang turun juga bersumber dari kebijakan seperti dihapuskannya operasi mantap brata yang ditutup pasca pemilu 2019.
“Di sini Polda melakukan pendampingan dan sosialisasi secara menyeluruh di seluruh jajaran kepolisian di tingkat Jawa Tengah. Harapannya makin ada transparansi anggaran kepada masyarakat,” pungkasnya.