FOKUS JATENG – KLATEN – Masih rendahnya tingkat kolektabilitas iuran yang dilakukan oleh Kader JKN BPJS Kesehatan Cabang Boyolali menjadi latar belakang dilaksanakannya evaluasi Kader JKN khusus di wilayah Kabupaten Klaten pada hari Jumat (14/09).
Bertempat di Klaten, acara evaluasi Kader JKN dihadiri oleh Juliansyah selaku Kepala Cabang Boyolali, Dini Hapsari selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Brianita Kusumasari selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, dan hadir secara khusus yaitu Markus Susilo selaku Asisten Deputi PKMR (Perencanaan, Keuangan, dan Managemen Risiko) Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Juliansyah dalam sambutan pembukaan acara tersebut mengingatkan tugas utama Kader JKN yaitu sebagai pengumpul iuran disamping sebagai penerima pendaftaran peserta baru, pemasaran sosial, serta pemberi informasi.
“Kami harapkan dengan acara evaluasi rutin ini para Kader menyadari fungsi utamanya sebagai pengumpul iuran sehingga Kader dapat lebih optimal dalam mencapai target kolektabilitas iuran pada segmen peserta PBPU menunggak. Apabila kolektabilitas iuran tercapai maka hal ini dapat menjaga sustainabilitas program JKN,” ujar Juliansyah.
Markus Susilo menyampaikan paparan materi mengenai adanya mismatch antara iuran yang masuk dengan biaya yang tidak dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan yang tidak berimbang. Ia menyatakan bahwa adanya mismatch disebabkan peserta segmen PBPU banyak yang setelah menggunakan manfaat dari kartu JKN kemudian tidak melanjutkan pembayaran iuran. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu solusi untuk mendorong peserta segmen PBPU ini agar rutin membayar iuran dan menjaga sustainabilitas finansial JKN secara nasional.
“Untuk wilayah Kabupaten Boyolali dan Klaten hanya ada dua orang staf penagihan. Dua orang ini bertugas melakukan kolekting iuran pada semua segmen peserta sehingga kami tidak dapat menjangkau peserta hingga ke wilayah pelosok. Untuk itulah Kader JKN lahir sebagai mitra kami untuk membantu kolekting iuran,” ujar Markus.
Markus menjelaskan bahwa menurut kajian Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan penyebab utama segmen peserta PBPU banyak menunggak dikarenakan beberapa sebab yaitu:
- Tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pembayaran iuran
- Tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya dibawah UMR
- Terbatasnya akses pembayaran iuran
- Peserta malas membayar iuran
Per 31 Juli 2018 jumlah kader JKN secara nasional yaitu 1.599 kader dimana 80% kader telah terdaftar sebagai agen PPOB dan sebanyak 74% aktif melakukan kunjungan individu dan tunggakan yang terkumpul sebanyak 37,9 milyar rupiah, serta jumlah peserta yang direkrut sebanyak 44.405 KK.
Sedangkan khusus di wilayah Kabupaten Klaten dengan jumlah kecamatan sebanyak 26 baru terpenuhi Kader JKN sebanyak 22 orang. Idealnya 1 orang Kader membina 500 KK peserta menunggak.
“Data nasional mengatakan bahwa peran Kader JKN sebagai mitra BPJS semakin penting. Para Kader JKN yang merupakan penduduk asli desa/kecamatan binaan kami harapkan dapat mendorong warga di sekitarnya agar rutin membayar iuran ataupun mendaftarkan keluarganya ke dalam program JKN-KIS,” ujar Markus.
Markus menambahkan bahwa setiap Kader JKN yang telah melampaui target kolekting iuran mendapatkan penghargaan, salah satunya yaitu kesempatan belajar di Jepang mengenai sistem kader.