FOKUS JATENG-BOYOLALI-Terkait pembebasan lahan proyek tol Semarang-Solo di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota berjalan kondusif. Masyarakat yang tadinya sebagian menolak, setelah sosialisasi dan pendekatan, banyak yang dengan sukarela menyerahkan lahan tersebut.
Proses sejak awal pembebasan lahan ini berlangsung cukup lama dinilai selama ini kurang komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat. Selain itu tidak bisa menyambungkan komunikasi dengan pemilik lahan dengan kontraktor yang melaksanakan pembangunan jalan tol.
”Proses eksekusi dilaksanakan setelah komunikasi mengondisikan masyarakat. Dan kami memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tol program proyek nasional butuh dukungan masyarakat. Negara menbutuhkan lahan milik masyarakat,” terang Kapolres Boyolali AKBP Aries Andhi, di Balaidesa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota, Selasa 19 September 2017.
Dijelaskan, setelah dipelajari, selama ini yang menjadi perselisihan nilai ganti rugi. Namun terkait ganti rugi ini sudah sesuai. Dilihat dari nilai jual objek pajak (NJOP), nilainya sudah melebihi. ”Kami melakukan pendekatan. Sampai saat ini bisa dilaksanakan pembebasan lahan dengan baik,” papar dia.
Dia memastikan di lokasi pembebasan lahan tidak ada sedikitpun kelompok-kelompok masyarakat yang menentang pelaksanaan pembebasan. Selain mengawal pembebasan lahan, pihaknya juga memberikan layanan kepada masyarakat yang masih keberatan pelaksanaan pembebasan lahan ini.
”Misalnya ada yang banding keputusan pengadilan, kami siap ikut membantu masyarakat dalam proses peradilan yang akan dilakukan. Kami menyampaikan kepada masyarakat kalau banding sudah dilaksanakan dan bentuk putusan dari pengadilan harus diterima. Ini produk hukum,” ujarnya.
Kapolres berharap semua bisa melaksanakan program pemerintah berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan. Yang perlu diperhatikan, yang dilakukan pemerintah program jalan tol ini waktu sekarang tidak bisa menikmati. ”Tapi anak cucu kita ke depan. Kalau sudah tersambung yang menikmati generasi berikutnya,” tandasnya.