Fokusjateng-SURAKARTA-Peternak ayam petelur dan pedaging yang tergabung dalam Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gladak, Surakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. Mereka memprotes tingginya biaya produksi yang dinilai membuat usaha peternakan rakyat semakin sulit bertahan.
Dalam aksi tersebut, peternak membawa pesan sindiran melalui teatrikal. Seekor ayam diperagakan “memakan” sertifikat tanah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Simbol tersebut menggambarkan kondisi peternak yang mulai mengorbankan aset pribadi untuk memenuhi kebutuhan pakan akibat tekanan biaya produksi.
Penanggung jawab aksi, Krishandrika Imanuel Raharjo, mengatakan peternak saat ini berada dalam kondisi terjepit. Harga telur di tingkat peternak masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara biaya pakan yang menjadi komponen terbesar dalam produksi justru terus mengalami kenaikan.
Menurut dia, harga jagung sebagai bahan baku utama pakan kini mencapai Rp 6.800 hingga Rp 7.000 per kilogram di tingkat peternak. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah sebesar Rp 5.500 per kilogram.
“Kalau pemerintah menginginkan kami mendukung swasembada, maka harus ada kebijakan yang membuat harga pakan lebih murah. Kami tidak meminta sekadar impor, tetapi mencari solusi agar peternak rakyat tetap bisa bertahan,” kata Krishandrika.
Ia mengatakan kenaikan harga pakan membuat harga pokok produksi ikut meningkat. Namun, kondisi itu tidak diikuti dengan kenaikan harga jual telur maupun ayam sehingga keuntungan peternak semakin menipis.
Selain persoalan jagung, peternak juga menyoroti kebijakan impor bahan baku pakan melalui BUMN Berdikari. Krishandrika menyebut kebijakan tersebut justru membuat harga bahan baku mengalami kenaikan sekitar Rp 2.000 dalam enam bulan terakhir.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, peternak kecil akan hilang. Jangan sampai peternakan rakyat digantikan oleh usaha besar saja,” ujarnya.
Dokter hewan tersebut menjelaskan teatrikal ayam yang “memakan” sertifikat tanah dan BPKB merupakan gambaran nyata yang dialami sebagian peternak. Menurut dia, sejumlah peternak sudah menjual aset seperti tanah maupun kendaraan agar tetap mampu membeli pakan.
Ia menyebut kemampuan peternak untuk bertahan semakin terbatas. Jika tidak ada kebijakan yang mampu menekan harga pakan, penutupan usaha peternakan rakyat dinilai hanya tinggal menunggu waktu.
“Kami sudah melakukan berbagai cara untuk menjaga usaha tetap berjalan. Tapi kalau terus seperti ini, kami juga tidak akan mampu bertahan lama,” kata dia.
Krishandrika mengapresiasi adanya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah. Namun, menurut dia, program tersebut belum cukup memberikan pengaruh terhadap harga pakan yang masih tinggi di tingkat peternak.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membantu peternak rakyat. Sebab, menurut dia, keberlangsungan peternakan rakyat tidak hanya menyangkut pelaku usaha, tetapi juga ketahanan pangan masyarakat. (*Thia/**)