FOKUS JATENG-BOYOLALI-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak seluruh perangkat desa untuk evaluasi diri setelah lahirnya undang-undang Desa. Hal itu untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Apakah, mulai perencanaan sampai monitoring evaluasi sudah berjalan dengan baik. Apakah, kita sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa, sudah melaksanakan tugas kita dengan baik. Apakah, kita sudah bisa cukup responsip terhadap complain masyarakat ditingkat desa,” tanya Ganjar kepada perangkat desa saat memberi sambutan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali di Balai Sidang Mahesa, Senin 11 Maret 2019.
Pertanyaan itu, hampir tiap hari ditanyakan masyarakat kepada dirinya selaku Gubernur Jateng. Mestinya persoalan dimasyarakat tersebut mampu difilter disetiap tingkatan pemerintah dan diselesaikan dengan cepat.
Misalnya, complain mengenai kerusakan jalan desa. Desa harus bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut. “ sudah masuk perencanaan apa belum. Ada duitnya atau tidak. Sudah masuk perencanaan, laksanakan. Belum masuk perencanaan tahun besok rencanakan. Kurang duitnya, minta bantuan keuangan,” kata Ganjar.
Ganjar menyatakan, persoalan yang terjadi di masyarakat tak ada yang sekali bisa selesai. keterbatasan anggaran membikin penanganan masalah dilakukan secara bertahap. Untuk itu, Ganjar meminta Pemerintah desa lebih kreatif dan inovatif dalam mencari peluang pendapatan desa.
Apalagi, Desa diberikan kewenangan untuk membikin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “ Ada banyak inovasi kreasi yang bisa dicari untuk mencari sumber dana agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga menekankan perangkat desa lebih meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa (Kades). Mulai saat ini perangkat desa harus memegang teguh etika pemerintahan. Dimana, koordinasi perangkat desa disesuaikan dengan tingkat herarkinya.
“ Ga bisa dengan Kades langsung dengan camat. Ga puas dengan Kades dan Camat langsung bupati, karena temannya pak bupati. Ga puas dengan bupati langsung pak Gubernur atau barang kali langsung ke Presiden,” ujar Ganjar.
Ganjar juga menegaskan di Jawa tengah yang teridiri sebanyak 7809 desa, dana desa tertinggi se Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Kualitas pembangunan di tingkat desa harus lebih baik. Begitu juga dengan penyelesaikan masalah di tingkat masyarakat yang sampai saat ini belum selesai.
Misalnya Program Keluarga Harapan dan penerima bantuan social non tunai yang belum tepat sasaran dan Rehabilitasi Rumah Tak layak Huni (RTLH). Perangkat desa yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat langsung harus melakukan koreksi dan evaluasi. Karena memang, masalah tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat desa.
Sementara itu, Bupati Boyolali Seno Samodro berharap Pemerintah desa memahami herarki pemerintah. Sehingga di Boyolali dari tahun ketahun akan terus diperbaiki seluruh permasalahan yang ada sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boyolali.