Dorong UHC, BPJS Kesehatan Sinergi dengan Perangkat Desa Klaten

Juliansyah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali saat menyampaikan materi pada acara Sosialisasi Program JKN-KIS dan Perpres No. 82 Tahun 2018 Bagi PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari Kamis (29/11). (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-KLATEN-Kehadiran Program JKN-KIS merupakan bentuk keadilan sosial di bidang kesehatan. Sebelum adanya Program JKN-KIS, masyarakat umum tidak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dari Pemerintah.

Dengan adanya Program JKN-KIS ini tidak ada pembedaan. Seluruh warga Indonesia wajib masuk ke dalam Program JKN-KIS. Negara hadir dengan memberikan bantuan iuran bagi masyarakat tidak mampu melalui segmen peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam perkembangannya Program JKN-KIS turut menjamin PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), Perangkat Desa dan Kepala Desa.

“Prinsip Program JKN-KIS adalah gotong royong. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan rutin membayar iuran dan tetap hidup sehat. Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. Dengan gotong royong masyarakat yang tidak mampu pun dapat ikut membantu masyarakat yang mampu namun sedang dalam keadaan sakit,” ujar Juliansyah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali saat menyampaikan materi pada acara Sosialisasi Program JKN-KIS dan Perpres No. 82 Tahun 2018 Bagi PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari Kamis (29/11).

Dengan prinsip gotong royong ini dan semakin naiknya biaya kesehatan maka kehadiran Program JKN-KIS dapat mencegah masyarakat jatuh miskin karena sakit dan memerlukan biaya pengobatan yang tidak sedikit.

Juliansyah menyampaikan peran serta perangkat desa dalam mendorong UHC (Universal Health Coverage). Dalam acara tersebut pihaknya membagikan data penduduk masing-masing desa yang terdiri dari penduduk segmen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang menunggak iurannya, segmen PBI, serta penduduk yang belum masuk ke dalam Program JKN-KIS. Harapannya dengan diberikannya data ini, perangkat desa dapat mendorong warganya untuk masuk ke dalam Program JKN-KIS serta pengingat membayar iuran.

“Pendaftaran Program JKN-KIS bagi kepala dan perangkat desa adalah hak sebagai pekerja. Hak ini melekat juga kepada anggota keluarga. Kami harapkan hak ini dapat dimanfaatkan oleh para kepala serta perangkat desa secara optimal sehingga dapat menjadi role model bagi warganya dalam hal rutin membayar iuran,” lanjut Juliansyah.

Di pihak lain, Danung perwakilan Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Klaten, menghimbau agar setiap desa segera membayar iuran perangkat desa karena jaminan kesehatan untuk kepala dan perangkat desa sudah dianggarkan.

Sejalan dengan Danung, Didik Setyabudi selaku perwakilan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Klaten mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merupakan dukungan Negara untuk mengurangi tunggakan iuran dari berbagai segmen peserta JKN-KIS.

“Dengan adanya Perpres tersebut dimana ada peran serta kepala dan perangkat desa, kami juga akan mengusahakan penertiban pembayaran iuran dari segmen perangkat desa,” ujar Didik.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ke depan pendaftaran serta pembayaran iuran peserta JKN-KIS segmen PPNPN khususnya perangkat desa dan kepala desa akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan agar perangkat dan kepala desa rutin dalam hal pendaftaran perangkat desa dan anggota keluarganya serta rutin pembayaran iurannya.