Foto : Supriyanto saat santai di Joglo Sentono Macanan Kebakkramat
FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Musim Penerimaan Siswa Baru atau Sekalarang dikenal dengan istilah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi ujian tersendiri bagi para wakil rakyat di Gedung DPRD Karanganyar. Di satu sisi, sistem zonasi dan komputerisasi menuntut transparansi mutlak. Di sisi lain, ketukan pintu dari para kader parpol di tingkat akar rumput yang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk sekolah negeri favorit, kerap mendatangkan dilema tersendiri.
Menyikapi fenomena tahunan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Supriyanto, menilai situasi tersebut sebagai ujian kedewasaan berpolitik dan berkomunikasi. Bagi legislator yang karib dengan dinamika masyarakat Bumi Intanpari ini, relasi antara pemimpin dan kader adalah ikatan kekeluargaan yang harus dijaga kehormatannya (diwongke).
“Menghadapi aspirasi konstituen atau kader terkait sekolah anak ini memang butuh seni komunikasi yang tinggi. Prinsip saya satu, *ngayomi tanpa ngapusi* (mengayomi tanpa membohongi),” ujar Supriyanto saat ditemui di Joglo Sentono , rabu malam (27/5).
Politisi bintang mercy Karanganyar ini menegaskan bahwa menolak mentah-mentah permohonan kader bisa melukai hubungan emosional yang telah terbangun lama. Namun, memberikan janji surga yang melanggar regulasi PPDB juga bukan pilihan yang bijak dan justru membahayakan semua pihak.
Untuk itu, Supriyanto selalu mengedepankan pendekatan yang Njawani—sebuah pendekatan yang mengombinasikan keluhuran budi, kejujuran (blaka suta), dan sikap rendah hati (andhap asor).
“Kalau ada kader yang datang menyampaikan sambat (keluhan) soal sekolah, langkah pertama ya diwongke dulu. Kita ajak duduk bareng, disuguhi teh hangat khas Karanganyar, lalu didengarkan pelan-pelan. Mendengar dengan tulus itu sudah mengurangi separuh beban pikiran mereka,” urai pimpinan dewan ini hangat.
Setelah suasana mencair, Supriyanto kemudian memberikan edukasi secara jujur mengenai sistem SPMB saat ini. Ia menjelaskan secara logis bahwa wewenang anggota legislatif berada di ranah pengawasan kebijakan dan penganggaran, bukan sebagai eksekutor teknis yang bisa ‘nglangkahi’ atau mengintervensi sistem komputerisasi sekolah.
“Kita jelaskan dengan bahasa yang halus, bahwa jika kita memaksakan cara yang tidak benar, dampaknya justru bisa menjadi sandhungan di kemudian hari. Tidak baik bagi nama baik keluarga kader, dan tentu tidak berkah bagi masa depan si anak,” imbuhnya.
Namun, Supriyanto menekankan bahwa seorang wakil rakyat tidak boleh hanya melempar penolakan tanpa memberikan solusi alternatif. Prinsip golek gantine (mencarikan jalan keluar lain) harus dipraktikkan secara nyata.
Bersama timnya, Supriyanto biasanya akan membantu memetakan peluang si anak melalui jalur resmi yang tersedia—apakah itu jalur prestasi piagam, jalur afirmasi, atau perpindahan orang tua. Jika semua jalur reguler di sekolah negeri favorit tersebut memang sudah tertutup secara sistem, ia akan mengarahkan pandangan ke sekolah alternatif.
“Kita tawarkan solusi sekolah swasta yang mutunya sekarang sudah banyak yang sangat bagus di Karanganyar. Soal kendala biaya atau pendaftaran, di situlah fungsi kehadiran kita. Kita bisa upayakan lewat program beasiswa daerah atau kalau perlu kita bantu secara pribadi sebagai wujud kepedulian. Yang penting anak-anak kita di Karanganyar ini jangan sampai putus sekolah,” tegasnya.
Bagi Supriyanto, esensi dari merawat konstituen adalah konsistensi silaturahmi yang berkelanjutan ( tansah srawung ), bukan sekadar urusan logistik pemilu semata. Di akhir proses SPMB, ia kerap memberikan perhatian kecil seperti membelikan seragam, tas, atau alat tulis baru sebagai penawar kecewa sekaligus penyemangat si anak memasuki sekolah baru.
“Ini sesuai prinsip tuna sathak bathi sanak. Tidak apa-apa kita keluar sedikit materi atau tenaga, yang penting paseduluran (persaudaraan) dengan kader tetap utuh dan terjaga. Mereka pulang tidak dengan rasa sakit hati, melainkan paham posisi kita dan merasa tetap diperhatikan,” pungkas Supriyanto. (bre suroto )