FokusJateng-SURAKARTA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar M. Biomed, menjelaskan bahwa Perpres 115/2025 memberikan enam mandat penting bagi BPOM dalam program MBG. Tiga di antaranya mencakup pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai penyediaan, edukasi keamanan dan ketahanan pangan kepada penyelenggara termasuk SPPG, serta mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya keracunan.
Tiga mandat lainnya adalah rekognisi dan sertifikasi dapur SPPG bersama pemerintah daerah, investigasi cepat apabila terjadi insiden keracunan, serta surveilans nasional berbasis risiko untuk memantau potensi bahaya keamanan pangan.
“Dengan adanya Perpres ini, dasar hukum kami semakin kuat. Tugas-tugas yang sebelumnya berjalan lewat MoU kini memiliki payung hukum yang jelas,” ujar Taruna saat ditemui di Kota Surakarta, Jumat 5 Desember 2025.
Taruna menyebutkan ada lebih dari 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Karena itu, BPOM menerapkan surveilans berbasis risiko, dengan prioritas pada daerah yang memiliki riwayat kasus keracunan serta wilayah yang menjadi sentra komoditas pangan lokal berisiko seperti ikan dengan potensi histamin tinggi.
“Kami memastikan area yang memiliki tingkat risiko terbesar menjadi prioritas pengawasan. Mitigasinya dilakukan dua arah: mengevaluasi kasus sebelumnya dan memetakan ancaman baru,” ujarnya.
BPOM juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah agar investigasi dan langkah pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, BPOM kembali menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal oleh SPPG. Menurut Taruna, bahan lokal lebih mudah diawasi kualitas dan keamanannya, terutama komoditas seperti ikan yang rentan mengandung histamin.
“Distribusi bahan untuk MBG yang menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan memprioritaskan produk lokal. Untuk ikan, potensi histaminnya harus dimitigasi secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman dari berbagai kasus keracunan sebelumnya menjadi dasar penguatan standar keamanan pangan dalam program MBG.
“Kami ingin memastikan setiap pangan yang diterima anak-anak aman dan berkualitas. Ini tugas besar, tetapi penting untuk masa depan bangsa,” katanya.
SPPG Penumping di Solo yang berada di bawah naungan Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang didirikan pengusaha kuliner, Puspo Wardoyo, menjadi salah satu SPPG yang juga menggunakan bahan-bahan baku lokal untuk menu yang didistribusikan kepada para penerima manfaat. Taruna pun mengapresiasi hal itu.
Adapun Puspo Wardoyo mengatakan ntuk mencukupi kebutuhan pokok dapur program MBG, sebisa mungkin mengutamakan pasokan bahan baku lokal dari wilayah sekitar SPPG.
“Supplier selain untuk karyawan, supplier itu juga mengutamakan untuk wilayah sekitar. Jadi memakai wilayah lain kalau kota tersebut tidak bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Cuma kalau di area tersebut masih bisa memenuhi apa yang kami butuhkan kami utamakan untuk supplier lokal juga karena BGN ini kan skemanya menghidupkan area sekitar. Jadi kita sesuai arahan BGN,” kata Puspo.
Di sisi lain, Taruna sempat bertemu dengan Puspo Wardoyo di Kalipepe Land, Boyolali, dalam perjalanan dinasnya ke Semarang dan Surakarta, baru-baru ini. Kunjungan itu menjadi momen silaturahmi hangat yang kembali menegaskan eratnya hubungan persahabatan keduanya. (Thia/**)