FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam komunitas angkutan berat menggelar aksi damai di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Plesungan, Karanganyar, Kamis (19/6/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait Over Dimension Over Load (ODOL).
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini, meskipun tertib, sempat diwarnai penutupan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur ring road. Para sopir membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah memberikan solusi yang lebih bijak terkait penertiban truk ODOL yang semakin gencar dilakukan.
Perwakilan sopir mengungkapkan bahwa kebijakan penertiban ODOL yang diterapkan dinilai terlalu keras dan belum mempertimbangkan kondisi ekonomi para sopir. Mereka mengaku prihatin lantaran beberapa sopir yang diduga mengoperasikan kendaraan ODOL bahkan harus berurusan dengan hukum hingga masuk penjara.
“Banyak teman-teman kami yang mencari nafkah dengan cara ini. Tapi belakangan ini, karena dianggap ODOL, mereka ditangkap dan diproses hukum. Kami tidak menolak aturan, tapi kami butuh solusi, bukan kriminalisasi,” ujar Sutaryadi, salah satu koordinator aksi.
Dalam aksi damai tersebut, Sutaryadi menyampaikan empat poin pernyataan sikap terkait sosialisasi kebijakan zero over dimensi yang dilakukan pihak kepolisian. “Kami menolak jika truk ODOL penyebab atas banyaknya kecelakaan lalu lintas. Kami juga menolak bahwa truk ODOL adalah penyebab banyaknya jalan rusak, karena banyak faktor lain penyebab jalan rusak, kenapa harus kami yang disalahkan,” tegasnya.
Ia melanjutkan, “Jika kebijakan itu diberlakukan, akan banyak pengangguran karena truk kami tidak akan bisa beroperasi, dan juga jika kami akan menaikkan tarif akibat kebijakan tersebut maka akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.”
Paguyuban sopir truk se-Solo Raya ini berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dan merumuskan kebijakan ODOL yang lebih adil dan manusiawi. Mereka menekankan pentingnya diskusi antara sopir, pengusaha, dan pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan tersebut, agar semua dapat berjalan kondusif tanpa adanya gejolak di masyarakat.
Aksi damai ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian setempat, bahkan insiden kecil berupa pemberhentian ambulans tanpa pasien yang melintas di lokasi aksi juga mendapat pengawalan. ( hpai/ bre)