Kejari Boyolali Tangani Tiga Kasus Tipikor Melibatkan Perangkat Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, Agita Tri Moertjahjanto didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Boyolali, Romli Mukhayatsyah (yull/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI- Ada tiga kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan oknum perangkat desa menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali .
“Sedangkan tindak pidana korupsi ada perkara satu (Kasus), dan kemudian kami ada peyelidikan dua (Kasus) ya. Sebetulnya mau kami tingkatkan kepenyidikan tapi nanti, rencana tahun depan awal sudah ada yang bisa naik ke penyidikan lagi, kira-kira,” kata Kepala Kejari (Kajari) Boyolali, Agita Tri Moertjahjanto disela disela kegiatan pekan Adhyaksa di Kantor Kejari Boyolali, Kamis 7 Desember 2023.
Agita mengemukakan kasus tipikor yang masuk tahap penyidikan terkait korupsi pajak bumi bangunan (PBB). Ada perangkat desa yang korupsi atau menyalahgunakan keuangan setoran PBB. Menurutnya, jika dikaitkan dengan budaya, korupsi itu muncul bukan hanya pejabatnya. Namun, juga ketiga diberi kewenangan dan memanfaatkan jabatannya.
“Bisa jadi, korupsi dijalankan secara tidak sadar. Seperti kasus korupsi setoran PBB itu.“
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Boyolali, Romli Mukhayatsyah, menerangkan saat ini pihaknya memang tengah menangani ketiga kasus tipikor tersebut. Dua kasus Tipikor terjadi di desa di Kecamatan Nogosari. Ada dua perangkat desa yang terkena tipikor. Yakni, kadus 7 Desa Keyongan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tahun ini. Sedangkan penyidikan oleh Kejari sudah dilakukan tahun lalu.
“Iya, kami tengah menangani tiga kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan oknum perangkat desa,” katanya.
Dijelaskan, penetapan tersangka perangkat desa kadus 7 Desa Keongan berinisial DP, pada September lalu. Kasus tipikor Kadus 7 ini baru akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk masuk tahap persidangan. Kemudian satu lagi, kadus 2 belum ada penetapan tersangka namun, sudah masuk tahap penyidikan umum.
“Ini untuk kasus kadus 2 Desa Keyongan baru kami mintakan perhitungan kerugian negara ke Inspektorat Boyolali. Sebenarnya kerugian totalnya di Desa Keyongan Rp 400 juta sekian. Nanti kami lihat, kita breakdown tanggung jawabnya masing-masing perkadus itu ada yang (Menilap) Rp 110 juta, Rp 120 juta ada yang Rp 90 juta,”imbuhnya.
Menurut Romli, Korupsi dilakukan sejak 2015 sampai 2018. Romli menyebut ada beberapa kadus yang tersangkut kasus korupsi setora PBB. Namun, yang ditangani baru dua kadus. Sedangakan satu lagi kasus yang belum bisa diungkap dikarenakan masih tahap penyelidikan. (**)