FOKUS JATENG – JAKARTA – Anda mau jadi pegawai negeri sipil atau PNS? Nah, kali ini Anda punya kesempatan lagi karena pemerintah kembali membuka lowongan CPNS tahun 2017 gelombang kedua.
Mengapa gelombang kedua? Ya, karena sebelumnya pemerintah telah membuka lowongan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung.
Nah, bagi Anda yang pada seleksi CPNS gelombang pertama tidak lolos seleksi administrasi, bisa mencoba lagi di penerimaan CPNS terbaru ini dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Anda juga tidak perlu lagi membuat akun bagi yang sudah memiliki akun.
Anda tinggal log–in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukkan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran waktu di Kemenkum HAM dan Mahkamah Agung sebelumnya.
Nah, ketahuilah, untuk lowongan CPNS terbaru kali ini, ada 17.928 formasi untuk 60 kementerian/lembaga dan pemerintah. Untuk pemerintah yang dimaksudkan kali ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Moh. Ridwan sebagaimana rilis elektroniknya mengatakan, pendaftaran online penerimaan CPNS ini dibuka mulai 5 September 2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id.
Berikut formasi penerimaan CPNS 60 kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi tahun 2017 sebagaimana dilansir laman Setkab.go.id, Rabu (6/9/2017):
Kementerian
1.Kementerian Keuangan, 2.880 posisi
2.Kementerian ESDM, 65 posisi
3.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300 posisi
4.Kementerian Ketenagakerjaan, 160 posisi
5.Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329 posisi
6.Kementerian Perindustrian, 380 posisi
7.Kementerian PUPR, 1.000 posisi
8.Kementerian Pariwisata, 40 posisi
9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610 posisi
10.Kementerian LHK, 700 posisi
11.Kementerian Perhubungan, 400 posisi
12.Kementerian Luar Negeri, 75 posisi
13.Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91 posisi
14.Kementerian Kesehatan, 1.000 posisi
15.Kementerian Pertanian, 475 posisi
16.Kementerian Sosial, 160 posisi
17.Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500 posisi
18.Kementerian PPN/Bappenas, 38 posisi
19.Kementerian PANRB, 91 posisi
20.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 posisi
21.Kementerian Sekretariat Negara, 178 posisi
22.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40 posisi
23.Kementerian Agama, 1.000 posisi
24.Kementerian Perdagangan, 65 posisi
25.Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27 posisi
26.Kementerian Bidang Polhukam, 25 posisi
27.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 posisi
28.Kementerian BUMN, 25 posisi
29.Kementerian KUKM, 25 posisi
30.Kementerian Pertahanan, 50 posisi
Lembaga
31.Kejaksaan Agung, 1.000 posisi
32.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175 posisi
33.Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), 98 posisi
34.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60 posisi
35.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28 posisi
36.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175 posisi
37.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), 10 posisi
38.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90 posisi
39.Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87 posisi
40.Komisi Yudisial (KY), 33 posisi
41.Badan Narkotika Nasional (BNN), 275 posisi
42.Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60 posisi
43.Badan SAR Nasional, 160 posisi
44.Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300 posisi
45.Badan Keamanan Laut (Bakamla), 225 posisi
46.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182 posisi
47.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 99 posisi
48.Badan Ekonomi Kreatif, 93 posisi
49.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 110 posisi
50.Badan Intelijen Nasional (BIN), 199 posisi
51.Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212 posisi
52.Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157 posisi
53.Setjen DPR, 85 posisi
54.Badan Informasi Geospasial (BIG), 67 posisi
55.Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299 posisi
56.Mahkamah Konstitusi (MK), 70 posisi
57.Kepolisian Republik Indonesia, 200 posisi
58.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25 posisi
59.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 53 posisi
60.Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), 26 posisi
Provinsi
61.Kalimantan Utara, 500 posisi
Sebelum mendaftar alangkah lebih baik Anda membaca dengan teliti dan saksama persyaratan serta kualifikasi formasi, dan memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
Sekadar informasi tambahan dan penting, informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, atau bisa diakses melalui menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.