Fokus Jateng- BOYOLALI- Persoalan pajak yang menimpa UD Pramono masih berlanjut, UD Pramono dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berpegang teguh pedomannya masing-masing, pada pertemuan yang di fasilitasi Ombudsman RI di Jakarta itu, UD Pramono didampingi Pemkab Boyolali yang merupakan utusan Tim Koordinasi penanganan masalah penyerapan susu lokal Boyolali. Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani mengaku mediasi itu digelar Kamis kemarin,
” Kesimpulannya adalah, sama-sama semuanya dalam posisi belum ada keputusan. Jadi kesepakatan yang tidak sepakat (DJP tidak bisa membuka blokir karena permasalahan pajak. UD Pramono keberatan membayar pajak sebesar Rp 671 juta),” kata Wiwis, Sabtu, 30 November 2024.
Dijelaskan, DJP memiliki dasar dalam menetapkan pajak sebesar Rp 671 juta ini. Sehingga DJP tak mungkin membuka blokir dalam penagihan aktif ini. Mengingat, pemeriksaan pajak pada 2019 itu juga sudah inkrah.
” Nanti yang kena masalah gantian di Pajak,” ujarnya.
Penjelasan itupun tidak bisa diterima oleh Pramono. Dalam mediasi itu, Pramono juga meminta perhitungan ketetapan pajak Rp 671 juta direview kembali. UD Pramono hanya mampu membayar pajak sebesar Rp 50 juta.
Dikarenakan, tidak menemukan solusi. Akhirnya disepakati masing-masing pihak menuangkan argumentasinya dalam berita acara.
” Jadi semuanya masih gantung. Karena semuanya prinsip masing-masing,” katanya.
Kendati demikian, Pemprov Provinsi dan Pemkab Boyolali tetap berharap masalah pemblokiran ini bisa segera selesai. Masalah Pajak di UD Pramono bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik.
Sebagai pertimbangannya, kerberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat khususnya peternakan sapi perah. Selain itu juga untuk mengamankan visi misi bupati Boyolali sebagai kota Susu, lumbung pangan nasional.
Susu ini juga selaras dengan program asta cita presiden RI Prabowo. ” Kenapa ini saya tekankan, Boyolali itu lumbung susu, lumbung pangan. Asta Cita Prabowo adalah program makan bergizi, minum susu gratis. Kenapa ini tidak menjadikan satu kelonggaran,” tambahnya.
Apalagi, Pramono tak hanya fokus pada pengepul susu, tapi juga menjaga kesejahteraan 1.300 peternak.
Sementara, salah satu karyawan Pramono mengatakan Pramono malah merasa permasalahan ini kian rumit.
” Pak Pram bilang malah tambah ruwet,” kata Tawar, salah satu karyawan UD Pramono.
Dia menyebut, Pramono diundang Ombudsman RI di Jakarta, Rabu kemarin. Namun hasilnya seperti apa, Tawar belum mengetahui secara lengkap.
” Pak Pram belum sempat cerita panjang. Cuma bilang ruwet.” (yull/**)