Foto : rombongan memteri KLHK bersama bupati Karanganyar usai acara penanaman pohon di telaga madurda berjo ngargoyoso karanganyar ( istw)
FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR –
Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat membenahi pengelolaan sampah setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan ultimatum. Sanksi administratif dari KLHK kepada 343 TPA bermasalah di Indonesia, termasuk Karanganyar, memaksa Pemkab untuk segera bertindak.
Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan saat berada di Karanganyar pada Selasa (13/5) bahwa seluruh kepala daerah diberi waktu enam bulan untuk menata ulang sistem pengelolaan sampah. Instruksi tegas ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden telah menginstruksikan percepatan penanganan sampah secara komprehensif,” kata Menteri Hanif. Konsekuensi pidana akan diberlakukan jika peringatan ini diabaikan.
Menanggapi ultimatum tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karanganyar, Sunarno, menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Langkah konkret yang disiapkan meliputi perluasan lahan TPA seluas 3.000 meter persegi.
“Kami telah mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp 10 miliar kepada pemerintah provinsi,” jelas Sunarno. Dana ini akan digunakan untuk membeli teknologi pengolahan sampah modern dan membangun fasilitas pendukung.
Pemkab Karanganyar juga telah mengalokasikan dana awal sebesar Rp 1,5 miliar dari APBD untuk pembelian tanah uruk, instalasi pipa gas metana, serta pembangunan hanggar dan saluran pengolahan sampah. Pembangunan sanitary landfill juga menjadi prioritas yang akan diusulkan dalam perubahan APBD 2025. Pemkab Karanganyar optimis dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan KLHK.
Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyampaikan terima kasih kepada Menteri KLHK atas bimbingan dan petunjuk untuk menjadikan Karanganyar lebih baik dan ramah lingkungan.
“Kami, Pemkab Karanganyar, selalu mengharapkan teguran dan bimbingan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Karanganyar semakin maju dan ramah lingkungan. Secara khusus, kami berterima kasih atas bantuan Bapak Menteri dalam menghubungkan kami dengan BUMN PLN untuk mempermudah kerja sama peningkatan pelayanan publik,” pungkas Rober. (rls/bre)