BLK Boyolali Buka 58 Paket Pelatihan

Para peserta pelatihan tengah praktik di BLK Boyolali. (Yulianto/Fokusjateng.com)

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran yakni dengan pemberian pelatihan agar mengacu pada kebutuhan pasar atau industri. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Boyolali yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kabupaten Boyolali, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK Kabupaten Boyolali kini memiliki 58 paket pelatihan.

Seluruh paket tersebut terdiri dari 52 paket yang dilaksanakan di kantor BLK di kawasan Randusari; Kecamatan Teras, 3 paket melalui Mobile Training Unit (MTU), 3 paket Skill for Future untuk peningkatan kinerja. Paket tersebut terbagi dalam berbagai jenis pelatihan, antara lain menjahit, otomotif, sekretaris, dan lain sebagainya.

“Untuk pelatihannya kita fokuskan ke daerah yang dinamakan MTU, kita laksanakan jemput bola ke daerah daerah atau ke desa desa yang mengajukan proposal permintaan,” ungkap Kepala UPT BLK Boyolali, Budi Susilowati saat ditemui di kantornya, pada (24/1).

Pada Triwulan pertama tahun 2019, pihaknya telah melaksanakan program MTU di empat desa di Kabupaten Boyolali. Pertama, di Desa Bade; Kecamatan Klego dengan pelatihan tata boga, yang kedua di Desa Senting; Kecamatan Sambi dengan pelatihan otomotif. Untuk pelatihan menjahit, BLK Boyolali telah menyelenggarakan di Desa Manjung; Kecamatan Sawit dan Desa Jelok; Kecamatan Cepogo.

“Kita sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Memang banyak perusahaan yang datang kesini minta tenaga kerja, sebisa mungkin kita menginformasikan kepada siswa siswa, akan tetapi semua tergantung pada siswa,” ujarnya.

Masa pendaftaran BLK Boyolali sudah dibuka, dan Februari akan dimulai pelatihan serta tanpa pungutan biaya. Untuk anggarannya sendiri, pihaknya menjelaskan bahwa ada dua sumber dana yang didapat, yakni dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) sekitar Rp 4 Miliar dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) sekitar Rp 250 juta.

“Para siswa yang mengikuti bisa mengikuti dengan sungguh sungguh, tetap menjaga etika. Dan apa yang sudah diterima dari sini benar-benar bisa tersalurkan dan bermanfaat secara mandiri atau ke perusahaan,” pungkasnya.