FOKUS JATENG – SRAGEN – Camat Sidoharjo, Samsuri mengaku sempat terkejut ada desa yang belum mengumpulkan laporan pertanggungjawaban untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari anggota DPRD. Dia menyampaikan sudah meminta petugas kecamatan untuk memeriksa di lokasi desa tersebut.
Pelaksanaan pembangunan menggunakan anggaran apapun yang berasal dari pemerintah harus disertai pertanggungjawaban. Namun laporan penggunaan untuk Desa Purwosuman belum disampaikan hingga Senin 2 Oktober 2017
”Setelah dihubungi kemarin, kami memeriksa di lapangan memang benar ada BKK dari Anggota Dewan yang belum dilaporkan,” ujarnya pada wartawan
Dia menyampaikan sudah memeriksa di lokasi dan kenyataanya fisik cor jalan memang sudah dibangun. Dia menjelaskan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 50 juta. ”Uang tersebut dibagikan merata ke 5 RT di Dukuh Dawangan, tiap RT mendapat Rp 10 juta dikurangi pajak,” terangnya.
Lantaran dia camat yang bertugas mulai 2017, maka seharusnya untuk tanda tangan dari Camat harus di Camat yang saat itu mengampu kecamatan Sidoharjo. Meski demikian penggunaan BKK tersebut sudah melalui tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Bagian pembangunan Setda Sragen.
Sementara itu, Samsuri menyampaikan pelanggaran administrasi tersebut seharusnya mendapatkan sanksi. Yakni tidak bisa mencairkan anggaran untuk BKK selanjutnya. ”Secara administrasi dari OPD atau satker terkait kalau memang belum ada laporannya seharusnya tidak bisa dicairkan anggaran selanjutnya,” terangnya.
Pihaknya sudah mendesak pemerintahan desa untuk melampirkan LPJ Senin (2/10/2017), supaya pelaksanaan adminisrasi berlangsung tertib dan sesuai aturan.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Purwosuman Pardi membenarkan pihaknya belum menyelesaikan laporan dana BKK tersebut. Pihaknya menyampaikan saat ini tengah dalam proses penyelesaian. ”Yang buat laporan tadi mencari Pak Tri Saksono (Camat lama-Red) untuk minta tanda tangan belum ketemu, nanti sore akan ke rumah dan besok rencananya akan dikumpulkan di kecamatan,” ujarnya.