FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Ada pemandangan menarik di Ruang Anthurium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu sore (15/7/2026). Di tengah obrolan hangat dalam acara road show jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, terselip sebuah angka yang cukup membuat dahi berkerut: Rp33,653 miliar.
Itu bukan angka anggaran proyek baru, melainkan akumulasi nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Karanganyar yang belum terbayar.
Angka loss pendapatan daerah ini terbilang fantastis. Sebagai pembanding, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Karanganyar yang biasanya dikenal “rajin” saja rata-rata berada di kisaran Rp25 hingga Rp30 miliar per tahun. Artinya, tunggakan kendaraan yang membandel ini sukses melampaui pendapatan PBB daerah.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, merinci bahwa dari total Rp33,653 miliar tersebut, sebesar Rp24,118 miliar merupakan tunggakan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara sisanya, yakni Rp9,535 miliar, merupakan tunggakan yang berjalan di tahun 2026 ini.
“Ini angka yang sangat besar untuk ukuran pembangunan daerah. Nilai tunggakan kendaraan bermotor kita justru jauh di atas realisasi PBB,” ujar Masrofi prihatin.
Siasat “Ujung Tombak” di Tingkat Desa
Menanggapi tantangan besar ini, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, tidak mau tinggal diam. Baginya, urusan pajak bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan urat nadi pembangunan desa.
Rober menceritakan bagaimana kondisi riil di lapangan. Dengan adanya penurunan transfer anggaran dari pusat, banyak kepala desa yang mulai kelimpungan membiayai penghasilan tetap (siltap) perangkat desanya saat memasuki akhir tahun.
Melihat kondisi tersebut, Rober menawarkan sebuah solusi taktis yang langsung menyentuh akar rumput: menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan gerakan PKK sebagai ujung tombak pelayanan serta penagihan pajak.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Rober berkaca dari keberhasilan Desa Wonokeling di Kecamatan Jatiyoso yang sempat ia sambangi langsung bersama sang istri beberapa pekan lalu.
“Desa Wonokeling kok bisa beres urusan pajaknya? Saya tanya-tanya, ternyata mereka memanfaatkan BUMDes untuk pelayanan dan penagihan. Hasilnya, warga terlayani dengan sangat baik tanpa harus jauh-jauh ke kota,” ungkap Rober dengan antusias.
Sentuhan Ibu-Ibu PKK untuk Ketuk Pintu Warga
Selain mendorong peran BUMDes yang dikelola profesional, Bupati Rober juga menaruh harapan besar pada kader-kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurutnya, ibu-ibu PKK memiliki keunggulan yang tidak dimiliki instansi formal: pendekatan persuasif dari hati ke hati.
Melalui kader PKK, sosialisasi taat pajak bisa masuk langsung ke ruang keluarga. Sambil arisan atau penimbangan posyandu, edukasi mengenai pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan desa bisa disampaikan dengan cara yang lebih santai dan diterima hangat oleh warga.
“Roh kita sama, pikiran kita sama, yaitu bagaimana mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) demi kemandirian desa kita sendiri,” tambah Rober.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Karanganyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) kini mulai bersiap menggerakkan seluruh BUMDes dan jaringan PKK di Bumi Intanpari. Harapannya, replikasi sistem dari Desa Wonokeling ini tidak hanya menambal kebocoran pajak daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru yang menyejahterakan warga desa. ( dr/ bre )