FOKUSJATENG.COM, KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan angka yang cukup fantastis. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, nilai SILPA yang dibukukan mencapai Rp 214.230.885.008,00 (dua ratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah).
Menanggapi besarnya nominal sisa anggaran tersebut, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, memberikan penjelasan resmi mengenai arah kebijakan dan pemanfaatan dana tersebut ke depan. Pihaknya menegaskan bahwa dana SILPA ini tidak akan dibiarkan mengendap, melainkan langsung dialokasikan untuk menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Bumi Intanpari.
Bupati Rober Christanto mengungkapkan bahwa fokus utama pemanfaatan SILPA tahun 2025 tersebut nantinya akan diarahkan sepenuhnya untuk sektor infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan akses jalan bagi warga masyarakat. Pembangunan ini dinilai krusial demi menunjang konektivitas roda perekonomian di tingkat daerah, sekaligus menjadi urat nadi bagi kemajuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Karanganyar.
“Dana SILPA tahun 2025 ini nantinya akan kami maksimalkan untuk pembangunan infrastruktur akses jalan bagi warga masyarakat. Ini penting untuk menunjang dan mendongkrak peningkatan perekonomian warga di berbagai wilayah Karanganyar,” ujar Rober Christanto saat ditemui awak media baru-baru ini.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang mantap akan mempermudah mobilitas barang dan jasa. Ketika akses jalan mulus, para pelaku UMKM dapat memangkas biaya logistik dan menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Oleh karena itu, skala prioritas pembangunan dialihkan ke sektor yang berdampak instan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat bawah.
Merangkul Semua Komponen di Tengah Tekanan Fiskal
Namun, saat disinggung mengenai kemungkinan adanya alokasi anggaran untuk proyek fisik lain seperti pembangunan gedung pemerintahan atau kantor dinas baru pada periode anggaran berjalan ini, Bupati memberikan jawaban yang cukup diplomatis sekaligus realistis.
Orang nomor satu di Karanganyar tersebut menyatakan secara terbuka bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana ekspansi gedung baru. Hal ini dikarenakan kondisi kas daerah dan stabilitas keuangan pemerintah daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan.
“Terkait pembangunan gedung atau kantor baru, kami belum bisa berkomentar banyak. Kita harus melihat realita bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Bupati terus terang.
Meski kondisi fiskal daerah sedang “dihantam badai” dan tidak dalam kondisi baik-baik saja, Bupati Rober Christanto menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi sosok “bapak” bagi seluruh masyarakat Karanganyar. Ia bertekad untuk merangkul semua komponen—mulai dari pelaku usaha, elemen masyarakat, hingga jajaran birokrasi—agar tetap bersatu dan saling menopang di tengah keterbatasan anggaran. Bagi Rober, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti menyejahterakan warga, melainkan tantangan untuk lebih bijak memilih prioritas.
Dengan adanya pernyataan tersebut, Pemkab Karanganyar tampaknya akan melakukan pengetatan ikat pinggang untuk belanja-belanja yang sifatnya non-prioritas atau administratif. Skala prioritas kini mutlak milik rakyat dan pemulihan ekonomi daerah.
Saat ini, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini pun segera dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan evaluasi komprehensif, sehingga penetapan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban APBD dapat berjalan tepat waktu demi keberlanjutan pembangunan Bumi Intanpari. ( rb/bre )